TANJUNG REDEB,Borneo Post – Selama 3 tahun menjadi skala prioritas usulan di setiap musrenbang di kecamatan sambaliung, hingga kini kantor kelurahan sambaliung yang beralamatkan di jalan Raja Alam 1 sambaliung belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Saat dijumpai awak media BorneoPost.com Selaku Lurah kecamatan Sambaliung, Didi Mulyadi mengatakan, sampai saat ini kantor yang telah berdiri sejak kurang lebih 21 tahun tersebut hingga kini belum mendapat lirikan manis dari pemerintah daerah.
“Padahal terhitung hingga tahun 2023 ini saja, usulan terkait renovasi bangunan kantor lurah ini selalu menjadi skala prioritas di setiap musrenbang kecamatan yang di gelar di sambaliung ini,”ucap lurah sambaliung tersebut.
Di ungkapkan nya juga, disamping bangunannya yang sudah tua tersebut terdapat Ruang staf kasi yang terpaksa harus bercampur dengan sataf yang lain nya dikarenakan kurangnya ruangan disana, selain itu ruang tunggu di kantor lurah tersebut juga sangat tidak layak.
“kadang tamu yang datang harus menunggu diluar kantor, Sembari menunggu urusan nya selesai,”ujarnya.
Terpantau oleh media sendiri, untuk penataan arsip dan lemari arsip saat ini juga tidak ada tempat menyimpan lagi, sedangkan dengan banyak nya jumlah penduduk saat ini pelayanan dan pengarsipan pasti berpengaruh.
“makanya kami agak rada ngotot supaya dibangun kan bangunan baru yang sesuai jumlah staf dan kasi Seklur, makanya saat ini kami sekat-sekat menggunakan lemari untuk meng antisipasi menyesuaikan ruangan yang ada saat ini,”terangnya.
Tiga kali Musrenbang kecamatan Sambaliung disampaikan menjadi skala prioritas,apakah tahun depan harus dibacakan lagi di musrembang selanjutnya, ia mengatakan malu membacakan setiap kali Musrenbang tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.
“Kita tidak menuntut janji prioritas dari pemerintah daerah tapi kita hanya ingin tahu mengapa usulan prioritas terkait renovasi bangunan kantor lurah ini sampai sekarang belum kami resakan, apakah musrenbang hanya sebagai syarat dalam peningkatan PAD saja sedangkan realisasinya hanya fiktif belaka,”teeangnya.
Ia berharap agar pemerintah daerah tidak tebang pilih dalam menentukan prioritas dalam setiap musrenbang, bukan kah di setiap musrenbang bupati berau selalu menyebutkan bahwa APBD pada tahun ini terbilang besar.
“Percuma APBD besar bila realisasi prioritas usulan terbilang sulit,”pungkasnya.(PiN)
