Samarinda, Borneo Post- Sekretariat DPRD Kota Samarinda, menggelar dialog dengan tema “Harmonisasi Lembaga Politik dan Birokrasi” dengan mengundang mahasiswa dari berbagai universitas di Samarinda, yang berlangsung di Kafe Coffee Setiap Hari, Jalan Juanda, Samarinda, Jumat (22/6/2024) lalu.
Kegiatan ini menghadirkan Agus Tri Susanto MT, Sekretaris DPRD Kota Samarinda, selaku narasumber. Pada sesi diskusi, dirinya menyatakan jika kegiatan ini menjadi jawaban terkait pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mahasiswa yang mana pertanyaan tersebut bukanlah ranah kewenangan DPRD.
“Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan media mengenai batasan dan domain kewenangan DPRD serta sekretariatnya. Seringkali, mahasiswa dan media mengajukan pertanyaan yang sebenarnya berada di luar kewenangan kami. Oleh karena itu, kami mengadakan dialog ini agar mereka dapat memahami perbedaan kewenangan antara DPRD dan lembaga lainnya.” ucapnya.
Di sisi lain, dirinya juga memberikan apresiasi kepada partisipan yang melontarkan pertanyaan pada sesi diskusi tersebut.
“Saya sangat senang dengan antusiasme mahasiswa yang banyak bertanya, meskipun kadang-kadang pertanyaannya meluas. Saya sebenarnya ingin diskusi ini berlangsung lebih lama agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif.” tambahnya.
Adapun beberapa topik pembahasan yang dibahas dalam dialog tersebut termasuk terkait isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang mana dirinya menyebutkan dalam dunia politik sangat diperlukan netralitas ASN.
“ASN harus netral dan tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap partai atau calon tertentu, karena hal itu dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Netralitas adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN,” jelasnya.
Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan baru mengenai wewenang serta tanggung jawab masing-masing lembaga politik serta mengimbau kepada seluruh mahasiswa agar lebih kritis dalam menanggapi isu politik yang mungkin beredar di tengah masyarakat. (Delvi)
