TANJUNG REDEB, borneopost.com – Dalam rangka mempercepat penyertifikatan tanah melalui program pendaftaran tanas sistematis lengkap, yang dimana program tersebut adalah program strategis nasional (PSN) agar di tahun 2025 nanti Indonesia telah terpecahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar kegiatan secara serempak se Indonesia dan mereka berinama program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Untuk di Kabupaten Berau berau diselenggarakan di Jalan H Isa III, Kelurahan Karang Ambun, Jumat (3/2/2023).
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Redeb, Ir.Timbul T.H Simanjuntak, menerangkan bahwa BPN Tanjung Redeb melaksanakan kegiatan dari tingkat pusat yaitu Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas). Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka pendaftaran sertifikat tanah se-Indonesia dengan program pemasangan satu juta patok di seluruh Indonesia secara serentak di 33 provinsi dan kabupaten kota.
“Khususnya di Kabupaten Berau ini targetnya 1.500 patok,” ucapnya.
Kaitannya sendiri dengan Gemapatas ialah tentunya agar patok yang di pasang oleh masyarakat sebagai penanda tanahnya masing-masing bisa lebih jelas dan benar sesuai yang ada di sertifikat.
“Anti caplok dan anti cekcok, sehingga menghindari tumpang tindih sertifikat tanah,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan, secara Nasional Gemapatas ini dimulai terhitung sejak 3/2/2023 dan pemasangan patok yang sudah terealisasi sampai saat ini telah sekitar kurang lebih 1.500 patok tanah dari 9 kelurahan dan 3 kecamatan.
“Terkecuali Kecamatan Sambaliung. Karena Kecamatan Sambaliung sudah dikategorikan lengkap,” jelasnya.
Dengan adanya program Gemapatas ini, dirinya berharap agar dapat menghindari adanya sengketa tanah yang marak di Kabupaten Berau ini, berikutnya dapat menghindari yang biasa dikenal dengan mafia tanah.
“Bila semua sudah terpasang tanda batas tanahnya dan secara lengkap terpetakan di BPN, mafia serta sengketa tanah bisa kita hindari,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Berau Gamalis, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sukses dilaksanakan yang dipandu langsung oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dimana kegiatan ini adalah pemasangan satu juta patok di seluruh Indonesia.
“Untuk Kabupaten Berau erau mendapat jatah kurang lebih 1500 patok tanah yang akan dipasang,” katanya.
Ini adalah tahapan awal, dimana hingga tahun 2023 ini, ada kurang lebih 17.000 sertifikat bidang tanah yang belum terdata patokannya.
Karena itu, Gamalis berpesan apabila masyarakat Berau ingin mendaftarkan bidang tanah SHT ini, maka harus dilakukan secara mandiri ke BPN atau ke kelurahan dan kecamatan masing-masing.
“Silakan saja mendaftar ke pertanahan, kelurahan atau kecamata. Dan 17.000 bidang tanah tersebut harus berjalan di 2023 ini,” bebernya.
Dengan adanya program yang berjalan ini, dirinya berharap dapat meminimalisasi sengketa tanah dan dapat mempermudah bagi warga yang agak sedikit kesusahan dalam hal penyertifikatan tanahnya.
“Karena bagai manapun biaya pengukuran, panitia dan pendaftaran di tanggung oleh APBN,” tutupnya. (PiN)
