TANJUNG REDEB, Borneo Post – Ketua Asosiasi Pekerja Pasir Dan Koral kabupaten Berau, Fery Hayadi, bersama puluhan pekerja pasir dan Koral Berau lainnya temui langsung Bupati Berau Sri Juniarsih mas di ruang kerjanya.
Pasalnya, Pertemuan langsung yang di wakilkan oleh Ketua Asosiasi Pekerjan Pasir dan Koral Berau tersebut membahas terkait ijin galian C yang hingga saat ini belum mengantongi ijin dan terhentinya proses penambangan pasir di Berau saat ini.
Saat di konfirmasi awak media, Fery Hayadi mengatakan bahwa mereka bukan hanya mengadu soal usaha yang tak jalan, mereka juga meminta orang nomor satu di Kabupaten Berau itu, untuk membantu mengurus dokumen resmi berupa izin galian C ke pemerintah pusat.
“Tadi sudah ketemu bupati, beliau janji akan membahasnya dengan Forkopimda terkait solusi yang akan diambil,” ujar Ketua Asosiasi Pekerja Pasir dan Koral Kabupaten Berau, Fery , Senin (2/6/2025).
Dikatakannya, sudah dua minggu aktivitas produksi terhenti. Namun, dirinya juga menyadari, dalam melakukan operasi, mayoritas para pekerja pasir tidak memiliki izin galian C, hanya bermodalkan badan usaha.
Sementara, untuk mengurus izin tersebut memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Untuk itu, dirinya berharap Bupati Berau dapat memfasilitasi agar proses pembuatan izin dapat segera selesai.
“Harapan kami seperti itu, karena selama ini kami juga tidak mau berbenturan dengan aturan dan hukum. Kami berharap pemerintah dapat membantu dan memfasilitasi kami mengurus izin galian C,” katanya.
“Jika terlalu lama kita khawatir kegiatan pembangunan juga ikut terdampak,” sambungnya.
Dengan adanya surat izin galian C, pihaknya juga dapat berkontribusi membayar retribusi pajak ke daerah.
“Kami juga ingin berkontribusi membayar pajak untuk daerah dan negara. Tetapi, untuk saat ini itu belum bisa dilakukan karena belum ada izin,” katanya.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih kepada para pekerja pasir dan koral mengatakan, akan membahas masalah itu dengan instansi lintas sektor terkait.
“Nanti akan kami bahas dengan unsur Forkopimda, solusi apa yang akan diambil. Dalam waktu dekat dibahas,” tutupnya.
