TANJUNG REDEB, BorneoPost – Kecewa. Itulah perasaan sebagian masyarakat Berau setelah lomba perahu panjang, event yang selalu menjadi ikon perayaan hari jadi daerah dipastikan ditiadakan pada ulang tahun ke-72 Kabupaten Berau dan ke-215 Kota Tanjung Redeb.
Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Hari Jadi, Asisten I Setkab Berau, Hendratno. Ia menegaskan, hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hanya mengakomodir upacara, sidang paripurna, dan tabligh akbar. “Untuk balap perahu panjang tidak ada,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dispora Berau, Amiruddin. Menurutnya, pembatalan itu tak lepas dari instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang kegiatan seremonial yang dianggap menghamburkan anggaran. Selain itu, lomba perahu panjang tahun ini memang tidak tercantum dalam pos anggaran Dispora.
“Kalau dipaksakan justru berisiko, karena tidak ada payung hukum maupun kepengurusan resmi yang menaungi perahu panjang di Berau. Nanti kami yang kena ketika ada pemeriksaan,” ujarnya.
Amiruddin menambahkan, pihaknya berulang kali mendorong agar komunitas perahu panjang memiliki legalitas, misalnya di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Dengan begitu, kegiatan tradisional itu bisa masuk program resmi pemerintah.
“Kalau belum ada kepengurusan legal, kami tidak berani. Cabor yang mati SK saja tidak dianggarkan, apalagi yang tanpa pengurus,” tegasnya.
Namun, keputusan ini memunculkan pertanyaan besar. Pasalnya, perahu panjang bukan sekadar lomba, melainkan warisan budaya sungai yang melekat dengan identitas masyarakat pesisir Berau. Tanpa legalitas pun, event ini selalu disambut antusias masyarakat setiap tahunnya, bahkan kerap menjadi magnet wisata.
Bukan hanya lomba perahu panjang yang hilang dari daftar kegiatan tahun ini. Beberapa agenda lain seperti Manutung Jukut, Karnaval Budaya, dan sejumlah festival yang biasa meramaikan perayaan daerah juga ditunda.
Alhasil, perayaan hari jadi Berau tahun ini berlangsung sederhana—bahkan minim hanya diwarnai tiga agenda utama: upacara, rapat paripurna, dan tabligh akbar.
Kini, masyarakat bertanya: apakah penghematan anggaran lebih diutamakan daripada melestarikan tradisi yang sudah puluhan tahun mengakar?
