Berau, BorneoPost — Pemerintah Kabupaten Berau kembali menyoroti pentingnya pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) secara tepat guna dan akuntabel. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa optimalisasi anggaran desa harus berjalan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, agar pembangunan kampung benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum.
Berbicara di hadapan para kepala kampung dan perangkatnya, Gamalis menuturkan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan seluruh dana yang dikucurkan benar-benar tersalurkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, keberhasilan realisasi APBD sejatinya bermula dari tata kelola anggaran pada level terendah pemerintahan.
“Serapan ADK harus maksimal, namun tetap dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai anggaran dihabiskan hanya karena mengejar penyerapan, tapi tidak memberi manfaat nyata bagi warga,” ujarnya.
Gamalis mengingatkan bahwa percepatan belanja kampung memang penting untuk memastikan program tidak tertunda. Tapi ia menekankan, ambisi mengejar penyerapan anggaran tidak boleh mengabaikan prosedur dan aturan. Sebab, tata kelola yang ceroboh hanya akan berujung pada masalah hukum yang bisa mencoreng kepercayaan publik sekaligus merugikan warga.
“Jangan sampai karena ingin cepat serap anggaran, justru menabrak aturan dan menimbulkan masalah baru. Kita tidak ingin ada kepala kampung atau aparat tersangkut persoalan hukum akibat kelalaian administrasi,” tegasnya.
Ia pun mendorong para pimpinan kampung agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap proses administrasi dilakukan secara transparan. Menurut Gamalis, sinergi antara tata kelola yang disiplin dan percepatan realisasi kegiatan adalah kunci menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat kampung.
Pemkab Berau berkomitmen mendampingi pemerintah kampung melalui pelatihan, pendampingan teknis, hingga pengawasan berkala. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam mengelola anggaran sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik.
Dengan pengelolaan ADK yang bijak dan transparan, pemerintah berharap pembangunan kampung dapat semakin maju, mandiri, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Arifin/Adv
