BERAU, BorneoPost – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian daerah. Melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP), DPRD berupaya memastikan kesejahteraan petani meningkat seiring dengan terjaganya kualitas hasil panen di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menegaskan bahwa kolaborasi antara DPRD dan DTPHP tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga menyentuh aspek teknis dan pembinaan kepada para petani. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan ialah penyediaan mesin pengering padi di beberapa wilayah sentra produksi pertanian.
“Mesin pengering padi ini kami dorong sebagai solusi atas kendala klasik yang sering dihadapi petani, terutama saat musim hujan. Dengan alat ini, petani bisa menjaga kadar air gabah tetap ideal sehingga kualitas beras meningkat dan nilai jualnya lebih baik,” ujar Sakirman.
Menurutnya, permasalahan pascapanen selama ini kerap menjadi titik lemah yang menyebabkan hasil jerih payah petani tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Banyak petani terpaksa menjual gabah dalam kondisi belum kering, sehingga harga jual di pasaran menurun.
“Selama ini, petani sudah bekerja keras. Tapi tanpa sarana penunjang seperti mesin pengering, mereka masih bergantung pada cuaca. Akibatnya, saat hujan turun, hasil panen bisa rusak dan kehilangan nilai ekonomis. Inilah yang ingin kita ubah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sakirman menilai modernisasi sektor pertanian harus terus didorong secara bertahap. Selain alat pengering, DPRD juga mendorong Pemkab Berau agar memperluas dukungan dalam bentuk penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) lainnya, seperti traktor, pompa air, dan mesin perontok padi.
“Petani tidak cukup hanya diberi bibit dan pupuk. Mereka perlu dibantu dengan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita ingin petani Berau naik kelas dan mampu bersaing dengan daerah lain,” jelasnya.
Ia menegaskan, penguatan sinergi antara DPRD dan Pemkab bukan hanya bentuk koordinasi administratif, tetapi langkah konkret untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Melalui kebijakan dan program yang tepat, Sakirman berharap sektor pertanian dapat terus menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan di Bumi Batiwakkal.
“Jika sektor pertanian maju, otomatis daya beli masyarakat meningkat, roda ekonomi berputar, dan ketahanan pangan daerah terjamin. Itu yang menjadi tujuan utama kami di Komisi II,” katanya.
Sakirman juga mengapresiasi para petani yang tetap semangat dan konsisten menjaga produksi di tengah berbagai tantangan, mulai dari cuaca ekstrem hingga fluktuasi harga. Ia menilai, semangat petani harus diimbangi dengan dukungan nyata dari pemerintah daerah melalui kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian rakyat.
“Petani adalah pahlawan pangan. Sudah sepatutnya kita hadir bukan hanya memberi arahan, tetapi memastikan mereka mendapat sarana, pendampingan, dan akses pasar yang memadai,” tambahnya.
Arifin/Adv
