BERAU, BorneoPost – Ledakan jumlah penduduk dan pesatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Berau kini menghadirkan ancaman serius di sektor lingkungan. Volume sampah rumah tangga dan limbah perkotaan terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaannya masih tertinggal jauh. Kondisi ini menjadi perhatian utama Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, yang menilai persoalan sampah tak bisa lagi ditangani dengan pola lama.
Menurutnya, sistem pengelolaan konvensional berbasis kumpul–angkut–buang sudah tidak relevan untuk menghadapi dinamika urbanisasi Berau saat ini. Ia menegaskan, Pemkab Berau harus segera beralih ke sistem pengelolaan sampah modern yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi.
“Melihat lonjakan volume sampah saat ini, metode konvensional sudah tidak bisa diandalkan. Kita butuh sistem modern agar beban di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bisa ditekan,” ujar Dedy.
Sebagai langkah konkret, Dedy mendorong pemerintah daerah membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di setiap kecamatan. Fasilitas ini, katanya, akan menjadi garda terdepan dalam mengurai volume sampah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
“Setiap kecamatan harus punya data produksi sampah harian. Pengelolaan berbasis data penting agar strategi penanganannya tepat sasaran dan tidak sekadar reaktif,” jelasnya.
Dedy menilai, fasilitas pengelolaan sampah yang ada saat ini masih berskala kecil dan belum mampu menampung pertumbuhan volume limbah seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan populasi. Ia mendesak agar Pemkab Berau melakukan pemetaan menyeluruh dan meningkatkan kapasitas sarana pengelolaan agar hasilnya tidak sebatas wacana.
“Kita harus tahu berapa ton sampah dihasilkan setiap hari. Tanpa data itu, mustahil merancang sistem yang efektif dan efisien,” tegasnya.
Selain mengandalkan peran pemerintah, Dedy juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan investor untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang bernilai ekonomi. Kolaborasi lintas sektor dinilainya penting agar pengelolaan tidak menjadi beban tunggal pemerintah.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh investasi dan inovasi dari swasta yang melihat potensi bisnis di bidang pengelolaan sampah. Dengan kolaborasi, sistemnya bisa lebih kuat, efisien, dan berdaya saing,” ujarnya.
Lebih jauh, Dedy menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat dalam memperlakukan sampah. Menurutnya, selama ini sampah selalu dianggap masalah, padahal jika dikelola dengan pendekatan ekonomi sirkular, limbah justru bisa menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomi tinggi.
“Sampah bisa diolah menjadi kompos, bahan daur ulang, hingga energi terbarukan. Kalau dikelola dengan teknologi tepat, ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
