BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten Berau resmi memaparkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2024 dalam forum evaluasi dan refleksi yang berlangsung di Hotel Palmy Exklusive, Selasa (18/11/2025) kemarin.
Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Bupati Berau, Gamalis, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), bersama Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, tim ahli dari PSEK UGM, dan narasumber Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam forum itu, Wabup Gamalis mengungkapkan bahwa tren penurunan kemiskinan di Berau menunjukkan kinerja yang sangat positif sepanjang lima tahun terakhir. Dari angka 6,3 persen pada 2021, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,08 persen pada 2024. BPS bahkan mencatat angka tersebut terus turun hingga 4,4 persen pada Maret 2025.
“Target 5 persen dalam RPJMD bukan sekadar tercapai, tetapi terlampaui. Lebih dari enam ribu jiwa terbantu keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Tidak hanya kuantitas penduduk miskin yang berkurang, kualitas hidup mereka pun turut membaik. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 0,95 menjadi 0,41, sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) menyusut dari 0,20 menjadi 0,07. Data tersebut menunjukkan bahwa beban kemiskinan semakin ringan dan ketimpangan antarpenduduk miskin terus mengecil.
Gamalis menegaskan, capaian itu tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis kampung, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar menjadi pendorong utama perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, LP2KD juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara serius. Sebaran kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pesisir dan pedalaman. Kelompok perempuan dan anak juga mengalami beban lebih tinggi, terlihat dari rendahnya partisipasi kerja perempuan dan masih ditemukannya anak-anak yang belum bersekolah di beberapa kampung.
Efektivitas belanja publik pun menjadi sorotan. Pada 2024, total belanja fungsi kemiskinan mencapai Rp571 miliar atau sekitar 10,8 persen APBD. Namun, elastisitasnya masih rendah—kenaikan satu persen belanja sosial hanya menurunkan kemiskinan sebesar 0,8 persen. “Kita sudah di jalur yang benar, tetapi langkahnya harus lebih presisi. Belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan harus semakin tepat sasaran,” ujar Gamalis.
Menutup arahannya, Wakil Bupati menyampaikan lima instruksi penting kepada seluruh OPD: memperkuat penggunaan data dalam perumusan kebijakan, menerapkan pendekatan wilayah berbasis masalah, fokus pada pengembangan ekonomi produktif, membangun kolaborasi multipihak termasuk transparansi CSR, serta menjamin keberlanjutan program lintas tahun.
“Penanggulangan kemiskinan bukan tugas satu dinas. Semua pihak harus bergerak bersama,” tegasnya.
Arifin/Adv
