BERAU, BorneoPost — Pemerintah Kabupaten Berau terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat pengawasan pada setiap proyek infrastruktur melalui kerja sama resmi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau.
Kerja sama tersebut dikemas dalam program pengawalan dan pendampingan hukum yang menyentuh seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan fisik di lapangan. Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari sistem pengawasan terpadu yang dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan sejak awal.
“Kami telah menjalin koordinasi aktif dengan Kejaksaan Negeri Berau melalui program pendampingan hukum agar tidak terjadi penyimpangan,” jelas Fendra.
Ia menambahkan, kehadiran kejaksaan bukan sekadar pengawas, tetapi juga mitra yang memberikan arahan teknis maupun administratif agar setiap pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan fokus pada kualitas hasil.
“Pendampingan dari kejaksaan sangat membantu kami, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang memberi arahan agar pekerjaan tidak melanggar ketentuan,” ujarnya.
Dengan pengawalan yang ketat, DPUPR optimistis seluruh proyek yang dibiayai APBD dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat. Fendra juga berharap pola pengawasan ini mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi kerugian daerah.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyambut positif sinergi antara DPUPR dan Kejari Berau. Ia menegaskan bahwa prinsip good governance harus menjadi pondasi setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
“Setiap OPD wajib menjalin koordinasi dengan kejaksaan. Ini penting agar seluruh program pembangunan berjalan transparan dan sesuai aturan,” tegas Sri.
Menurutnya, pengawasan hukum sejak dini merupakan langkah pencegahan yang paling efektif untuk menekan peluang terjadinya penyimpangan anggaran maupun pelaksanaan.
“Saya ingin semua OPD berani terbuka dan disiplin dalam administrasi maupun pelaksanaan anggaran,” pungkasnya.
