TANJUNG REDEB, BorneoPost.com – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tabalar, Senin (27/2/2023). Hadir dalam Musrenbang tersebut, Ketua DPRD Berau Madri Pani, Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai, dan seluruh anggota DPRD Dapil IV, Pj Setda Agus Wahyudi, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.
Pada Musrenbang tersebut ada beberapa usulan yang disampaikan enam kepala kampung, yakni infrastruktur jalan, air bersih, jaringan listrik, dan tenaga kesehatan. Mereka meminta usulan-usulan tersebut direalisasikan pada tahun 2024 mendatang.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyambut baik usulan yang disampaikan enam kepala kampung tersebut. Dia meminta kepada seluruh OPD agar usulan paling prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat dapat diprioritaskan, seperti air bersih, infrastruktur jalan.
Terkait peningkatan jalan, kata dia, akan diupayakan terealisasi di tahun anggaran 2024. “Intinya kami berupa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di kampung. Saya wajibkan setiap kampung ada pembangunan fisik. Tidak hanya infrastruktur, tapi yang lebih penting pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan pemenuhan tenaga medis kampung juga harus dipenuhi dalam rangka pelayanan kesehatan.
“Saya harap ini jadi prioritaskan utama. Masalah pelayanan kesehatan
Saya wajibkan setiap puskesmas wajib punya bidan dan perawat. Saya minta segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Bupati juga memaparkan beberapa program yang direalisasikan, seperti peningkatan infrastruktur jalan jalan di Kampung Tubaan, Buyung-buyung, Semurut, dan jalan usaha tani Mekar Maju di Buyung-buyung. Selain itu ada peningkatan sarana air bersih berupa intake sistem air bersih Tabalar Muara.
Sementara tahun ini, berdasarkan hasil Musrenbang yang diusulkan di Provinsi Kaltim tahun lalu, akan direalisasi peningkatan jalan poros menuju pesisir dari Sambaliung sampai simpang Lenggo, Kecamatan Batu Putih, dengan anggaran 400 miliar dari APBD provinsi.
“Ini tidak lepas dari koordinasi pemerintah daerah dengan provinsi. Kalau kita tidak perjuangkan tidak akan direalisasikan.
Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada jalan poros ini bisa tuntas,” jelas bupati. (Hbp)
