TANJUNG REDEB, BorneoPost – Menanggapi hasil rapat sosialisasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di gelar tertutup di ruang rapat gabungan fraksi DPRD Berau pada Kamis (30/3/2023),
Madri Pani selaku ketua DPRD kabupaten berau, Sedikit membuka bicara terkait sosialisasi tersebut. Dirinya mengatakan,Dari KPK menginginkan bahwa anggota DPRD Berau agar lebih ketat dalam pengawasan pelaksanaan realisasi anggaran yang dijalani saat ini.
“Terutama bagaimana percepatan pengawasan aset daerah melalui pertanahan,”ucapnya.
Di ungkapkan nya Bahwasanya,saat ini saja sekitar kurang lebih seratus ribu setifikasi lahan belum bisa terselesaikan dengan baik, artinya apakah perlu anggota atau lembaga DPRD menganggarkan nya dulu supaya bisa mengadakan penyelesaian terkait sertifikasi lahan atau aset daerah tersebut.
Selain itu, adanya pembangunan sarana dan prasarana yang ada di salah satu OPD yakni PUPR berau yang aggaran nya triliyunan itu harus ada pengawalan ketat dari eksekutif agar jangan sampai terjadi proyek mangkrak.
“Khususnya proyek besar yang ada di kabupaten berau,”ujarnya.
Ia mengungkapkan , sementara ada penelitian dari KPK bahwa kabupaten berau sendiri sangat jauh atau peringkat ke dua dari bawah, artinya ini sangat menghawatirkan dan perlu peranan kontrol dari pihak pemerintah daerah.
“Jangan sampai anggaran triliun ini menjadi mudarat bagi pemerintah daerah dan eksekutif agar betul-betul dana tersebut bisa di anggarkan dengan baik,”jelasnya.(PiN/ ADV)
