TANJUNG REDEB,Borneo Post – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Berau untuk memperhatikan ekosistem buaya di Kabupaten Berau demi keselamatan masyarakat.
Madri menyebut permasalahan buaya yang kerap kali muncul di sungai dan laut Berau, sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, terutama bagi warga yang mata pencaharian sebagai nelayan dan penambak.
“Masyarakat menjadi takut untuk turun mencari rezeki karena khawatir ada buaya,” ucapnya.
Dirinya menyayangkan sudah banyak kejadian yang memakan korban akibat diterkam buaya yang berada diperairan Berau. “Terakhir ini saja info yang kita dapatkan telah terjadi di Kampung Tasuk, Gunung Tabur,”tuturnya.
Dirinya menyebut, para nelayan dan penambahk merasa takut untuk mencari rezeki, pelaku usaha tambak merasa rugi ketika sudah menggelontorkan dana yang besar namun buaya yang merusak usaha mereka.
“Karena ada laporan masyarakat laut berau yang memiliki usaha tambak mendapati tambaknya sedang dinaiki oleh buaya disana,” ujarnya.
Dirinya meminta kepada DLHK untuk mengkaji kembali terkait penanganan buaya yang menjadi sumber ketakutan dari nelayan di Berau. Bila perlu dari pihak BKSDA untuk mengkaji ulang aturan dan kebijakan yang berlaku.
“Seperti melakukan penangkapan buaya dan dibuatkan penangkaran sebagai wisata. Ini sebagai contoh saja untuk DLHK dan BKSDA membuat suatu program agar permasalahan buaya ini dapat diselesaikan,” katanya.
“Jadi masyarakat yang menangkap buaya tersebut tidak dengan membunuh nya melainkan merelokasikan ketempat penangkaran yang telah tersedia. Inikan nilai positif untuk ekowisata kita,”tambahnya.
Menurutnya, salah satu alasan kenapa buaya berkeliaran saat ini dikarenakan habitat aslinya telah rusak dan sumber makanan buaya yang berada di hulu sungai sudah habis dan tetcemar oleh limbah pabrik.
“Seperti tercemarnya akibat limbah tambang atau pun limbah sawit hasil pemupukan, dampaknya mengakibatkan para buaya disana harus mencari makan ke perantaran sungai pemukiman masyarakat,”bebernya.
Oleh sebab itu, Madri meminta kepada DLHK dan BKSDA Berau untuk mengkaji dan membuat aturan yang tidak membahayakan habitat buaya yang ada. Lanjutnya, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk memerhatikan nasib dari para nelayan dan penambak agar tidak merasa di teror dengan ketakutan akibat kemunculan hewan pemangsa ini. “Untuk itu Pemkab Berau harus mencari solusi agar para nelayan bisa bekerja tanpa adanya rasa hawatir tentang kemunculan hewan pemangsa tersebut.”tutupnya(PiN/ADV)
