Samarinda, Borneo Post- Penandatanganan pakta integritas oleh Inspektorat Wilayah Kota Samarinda merupakan langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dukungan Pemerintah Kota Samarinda beserta seluruh stakeholder perangkat daerah merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hadir sekaligus menjadi pemateri dalam acara yang di gelar pada Kamis, 14 Desember 2023 di Swiss Bell Hotel Samarinda, dengan tema “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju Menuju Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban” serta pemberian penghargaan Pelayanan Public Corruption guna mengingat pentingnya bersatunya langkah untuk melawan korupsi.
“Korupsi itu tindakan busuk, rusak, hingga menyuap. UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 7 jenis korupsi, termasuk merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dalam proyek, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi,” terang Andi Harun.
Andi Harun memaparkan hasil Data KPK hingga tahun 2022 menunjukkan mayoritas perkara korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta keuangan negara. Pengadaan sebanyak 277 kasus (51%), diikuti gratifikasi/penyuapan sebanyak 92 kasus (17%), penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus (11%), TPPU sebanyak 50 kasus (9%), pungutan/pemerasan sebanyak 27 kasus (5%), perijinan sebanyak 25 kasus (5%), dan merintangi proses KPK sebanyak 11 kasus (2%).
“Pencegahan korupsi akan berjalan optimal jika semua pihak saling bahu membahu dan berkomitmen melaksanakan program pencegahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.
Pihaknya berharap supaya Inspektorat Wilayah Kota Samarinda dapat membangun koordinasi dan melakukan supervisi komprehensif ke seluruh Perangkat Daerah.
(deL)
