TANJUNG REDEB, BorneoPost – Hilangnya anggaran penanganan abrasi di Pulau Derawan pada tahun 2026 menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendesak Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, segera mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dinilai tidak serius menindaklanjuti program prioritas tersebut.
Menurut Sa’ga, penanganan abrasi di Pulau Derawan sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat sebagai program yang memiliki dukungan anggaran. Namun hingga satu tahun berjalan, realisasinya tak kunjung terlihat.
“Sebagai mitra DPUPR yang menangani abrasi, hari ini saya bicara langsung dengan Ibu Bupati. Kita masih ingat saat kampanye disampaikan anggaran penanganan abrasi sudah ada, tetapi satu tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa?” tegas Sa’ga.
Ia menilai, belum adanya kajian teknis yang matang menjadi salah satu penyebab program tersebut mandek. Padahal, kondisi abrasi di pulau wisata andalan Kabupaten Berau itu dinilai semakin mengkhawatirkan.
Sa’ga mengingatkan, dampak abrasi bukan hanya menggerus garis pantai, tetapi juga berpotensi merusak cadangan air tawar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.
“Yang kita khawatirkan, air tawarnya akan habis. Pulau bisa bergeser dan sumber air tawar jebol oleh air laut. Ini bukan persoalan kecil,” ujarnya.
Ia pun membandingkan kondisi tersebut dengan proyek dermaga Derawan yang sebelumnya terkendala regulasi pemerintah pusat sehingga hanya dapat direhabilitasi, bukan dibangun ulang. Menurutnya, pendekatan serupa seharusnya bisa diterapkan DPUPR agar program penanganan abrasi tetap berjalan meski menghadapi hambatan administrasi atau perizinan.
Keberlanjutan anggaran yang sebelumnya disebut mencapai Rp25 miliar juga menjadi tanda tanya. Sa’ga mempertanyakan apakah alokasi tersebut masih tersedia dalam APBD 2026, atau justru hilang tanpa kejelasan arah kebijakan untuk tahun berikutnya.
“Jangan sampai anggaran sudah dibicarakan dua tahun, tapi di 2026 tidak ada lagi. Lalu apa yang direncanakan untuk 2027? Saya akan malu di hadapan masyarakat Derawan jika ini tidak jelas,” katanya.
Secara pribadi, Sa’ga mengaku menyesalkan hilangnya anggaran tersebut. Ia menyebut penanganan abrasi merupakan salah satu prioritas utama yang kerap disampaikan kepala kampung dalam setiap forum pembahasan pembangunan.
“Kadang yang disepakati dua prioritas, saat pembahasan justru muncul program lain. Saya sesalkan anggaran abrasi hilang di 2026,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, Sa’ga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Bupati Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPUPR.
“Saya selaku anggota DPRD mewakili masyarakat wajib mengkritisi usulan yang sudah ada anggarannya, tetapi tidak ada tindak lanjut. Ini harus dievaluasi,” pungkasnya.
