BERAU, BorneoPost – Upaya memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan terus digaungkan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufri, menggelar Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (PDD) I Tahun 2026dengan tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis” di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Jumat malam (23/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Porors Eka Sapta RT 06 itu dimulai pukul 19.00 WITA dan dihadiri masyarakat setempat dari berbagai kalangan. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga, sekaligus sarana edukasi politik tentang pentingnya keterlibatan publik dalam proses pemerintahan.
Dalam sambutannya, Husin Djufri menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai melalui pemilu, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi, memberi masukan, serta terlibat dalam perumusan kebijakan publik.
“Pemerintahan yang demokratis hanya bisa terwujud jika masyarakat berani menyampaikan aspirasi dan pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Ini yang terus kita dorong melalui PDD,” ujar Husin Djufri.
Ia menambahkan, partisipasi publik merupakan elemen kunci untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Tanpa keterlibatan warga, pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran.
Hadir sebagai narasumber pertama, Said Husien, S.E., M.M, memaparkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, partisipasi publik akan berjalan efektif apabila didukung oleh keterbukaan informasi dan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Sementara itu, narasumber kedua, Romi Santuri, menyoroti peran masyarakat desa dalam demokrasi lokal. Ia menekankan bahwa warga tidak perlu ragu untuk terlibat dalam musyawarah, forum konsultasi publik, maupun pengawasan program pemerintah di tingkat kampung.
Diskusi yang dipandu H. Sappe berlangsung dinamis. Sejumlah warga memanfaatkan sesi tanya jawab untuk menyampaikan pandangan dan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari pelayanan publik hingga harapan terhadap pembangunan di wilayah pesisir Talisayan.
Melalui kegiatan PDD I 2026 ini, Husin Djufri berharap kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara semakin meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan benar-benar demokratis.
