TANJUNG REDEB, BorneoPost – Lembaga DPRD kabupaten Berau menggelar rapat gabungan yang membahas perijinan yang dimiliki PT Berau Agro Asia (BAA), yang dimana pada kesempatan tersebut pihak lembaga DPRD juga menghadirkan OPD terkait diantaranya Dinas Perkebunan,DlHK, TPSK dan KUPP kelas II Tanjung Redeb. Pada Selasa (11/4/2023)
Dibuka langsung selaku pimpinan rapat, Ketua DPRD kabupaten berau, Madri Pani, dan dirinya menyampaikan,Pada kesempatan ini kita ingin meluruskan tidak lain yakni permasalahan-permasalahan yang berombang ambing di masyarakat,terkait perijinan yang dimiliki pihak perusahaan PT BAA,Agar jangan sampai seperti kabar yang kita dengar anggota DPRD di anggap oknum atau sebagainya.Pada intinya dilembaga DPR Sangat mendukung adanya investasi yang masuk di kabupaten berau.
“Namun, tidak dengan menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan proses mekanisme perijinan perusahaan ataupun pabrik,”ucapnya.
Madri juga mengatakan,Harusnya dalam permasalahan ini DPRD hanya sebagai kontrol pemerintah dan harusnya pemerintah daerah yang menyelesaikan perijinan-perijinan nya supaya tidak menjadi permasalahan di belakang hari.
“Sebagai bentuk dukungan kami saja, saya dengan ketua komisi II memperjuangkan harga kelapa sawit disaat harga sawit sendiri sedang jatuh-jatuh nya,”jelasnya.
Madri berharap, dengan ada nya rapat tersebut jangan ada diantara anggota DPRD malah berpihak pada pihak perusahaan yang ada,Kita wajib abdi pada masyarakat karena kita diberi masyarakat,digaji masyarakat dan berjuang untuk masyarakat.
“jangan sampai kita membela sesuatu yang salah,tetap berpedoman kepada masyarakat ,”ungkapnya.(PiN/ADV)
