BERAU, BorneoPost – Setelah menempuh perjalanan panjang selama lebih dari tiga tahun, Pemerintah Kabupaten Berau akhirnya bersiap meresmikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri. Organisasi baru ini akan resmi lepas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, memastikan seluruh tahapan krusial telah dituntaskan. Mulai dari aspek regulasi, pembentukan struktur organisasi, hingga pembagian personel dan aset.
“Persiapan sudah tuntas. Secara teknis dan administratif tidak ada kendala berarti. Tinggal pelantikan pejabat struktural, setelah itu Damkar bisa langsung berjalan,” ujar Masyhadi, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, wacana pemisahan Damkar dari BPBD bukanlah keputusan instan. Gagasan tersebut telah dirancang sejak 2022 dan sempat hampir direalisasikan pada 2024. Namun dinamika politik daerah membuat proses regulasi harus tertunda.
“Pergantian kepala daerah dan anggota DPRD membuat pembahasan Perda tidak bisa langsung diselesaikan. Baru pada 2025 seluruh payung hukumnya benar-benar rampung,” jelasnya.
Secara kelembagaan, Dinas Damkar Berau akan dibangun dengan format organisasi yang ringkas namun efektif. Satu kepala dinas akan memimpin jalannya organisasi, dibantu seorang sekretaris dan tiga bidang teknis. Pelayanan di lapangan akan diperkuat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di kecamatan.
Dalam tahap awal operasional, kantor Damkar masih akan menempati gedung BPBD. Skema ini bersifat sementara sambil menunggu penataan ulang kawasan perkantoran daerah, menyusul rampungnya pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru.
“Penempatan ini hanya sementara. Setelah kawasan perkantoran ditata ulang, Damkar akan memiliki kantor tersendiri,” katanya.
Masyhadi menambahkan, pembagian personel dan aset antara BPBD dan Damkar kini telah difinalisasi. Dari sisi peralatan dan armada, Damkar dinilai telah siap melayani masyarakat.
“Sarana prasarana sudah mencukupi. Tinggal melengkapi kebutuhan mebel kantor agar operasional bisa maksimal,” tuturnya.
Dengan hadirnya Dinas Damkar yang berdiri sendiri, Pemkab Berau menaruh harapan besar terhadap peningkatan kecepatan respons dan kualitas layanan penanganan kebakaran serta operasi penyelamatan. Langkah ini dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan pelayanan darurat di daerah yang terus berkembang.
