BERAU, BorneoPost – Kabupaten Berau kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional, kali ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), Kabupaten Berau termasuk dalam 10 besar kabupaten di Indonesia dengan nilai simpanan pemerintah daerah terbesar di perbankan.
Temuan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang digelar pada Senin (21/10). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan dana daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi.
Menanggapi hal ini, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menjelaskan bahwa posisi Kabupaten Berau dalam daftar tersebut menunjukkan tingginya kemampuan fiskal dan kehati-hatian Pemkab dalam mengelola keuangan daerah. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan dana yang tersimpan di perbankan dapat segera dioptimalkan bagi kepentingan publik.
“Kami sangat mengapresiasi data yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Berau dalam keadaan sehat. Namun demikian, kami juga memahami pentingnya percepatan realisasi anggaran agar dana ini segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sri Juniarsih.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa sebagian besar dana simpanan tersebut merupakan alokasi anggaran untuk program pembangunan fisik, pembayaran kegiatan yang sedang berjalan, serta dana cadangan yang telah dialokasikan untuk akhir tahun anggaran.
“Kami memiliki banyak program prioritas yang tengah berjalan, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagian besar dana itu memang sudah memiliki peruntukan, tinggal menunggu proses administrasi dan waktu pelaksanaan,” tambahnya.
Sri Juniarsih juga menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi kegiatan, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
“Kami tidak ingin ada dana yang mengendap terlalu lama. Setiap rupiah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan yang nyata,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar pemerintah daerah yang memiliki simpanan tinggi di perbankan dapat mempercepat penyerapan anggaran, sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan masuknya Kabupaten Berau dalam daftar 10 besar nasional, menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang kuat, namun sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengubah potensi fiskal tersebut menjadi daya dorong pembangunan yang lebih cepat dan merata.
Langkah-langkah strategis pun kini tengah disiapkan oleh Pemkab Berau, termasuk percepatan tender proyek, penyederhanaan birokrasi anggaran, dan koordinasi lintas sektor agar serapan belanja daerah bisa optimal hingga akhir tahun.
“Kita ingin uang daerah tidak hanya tersimpan di bank, tapi benar-benar berputar di masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi daerah,” tutup Sri Juniarsih.
Arifin/ Adv
