BERAU, BorneoPost – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mendukung penuh langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau yang melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah perusahaan umum daerah (Perusda). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan memastikan badan usaha milik daerah (BUMD) berfungsi sebagaimana mestinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Beberapa Perusda yang telah menjalani rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD antara lain PT Indo Pusaka Berau (IPB), Hutan Sanggam Berau (HSB), dan Bhakti Praja. Sementara itu, Perumda Batiwakkal menjadi satu-satunya perusahaan daerah yang belum dijadwalkan mengikuti agenda serupa.
“Satu per satu Perusda sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama DPRD. Saya rasa itu hal yang wajar dan justru positif agar kinerja Perusda bisa terus diperbaiki ke depan. Ini juga merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan perusahaan daerah,” ujar Sri Juniarsih, Sabtu (25/10/2025).
Bupati menegaskan, evaluasi terhadap Perusda bukanlah bentuk intervensi atau tekanan politik, melainkan langkah korektif agar setiap perusahaan daerah mampu menjalankan fungsi bisnisnya secara profesional dan akuntabel.
“Sudah seharusnya setiap Perusda dievaluasi. Pemerintah daerah telah menanamkan modal yang tidak sedikit, tapi jika hasilnya belum sesuai harapan, tentu perlu ada perbaikan manajemen dan arah kebijakan,” tegasnya.
Sri Juniarsih menilai, transparansi dalam pengelolaan Perusda menjadi kunci agar dana publik yang diinvestasikan tidak sia-sia. Ia menekankan bahwa perusahaan daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya menjadi beban anggaran daerah.
“Tujuan didirikannya Perusda adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Kalau realisasinya belum optimal, maka evaluasi adalah hal yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta agar hasil evaluasi DPRD tidak berhenti pada kritik, tetapi juga diikuti dengan tindakan pembenahan konkret. Ia menilai, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh Perusda mampu beroperasi secara sehat dan berdaya saing.
“Kalau memang ditemukan kelemahan dalam manajemen, ya harus diperbaiki. Dewan berhak memberi masukan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi itu agar perusahaan-perusahaan ini bisa lebih produktif,” katanya.
Bupati juga mengingatkan agar Perusda tidak hanya mengandalkan dukungan dana dari APBD, tetapi harus mulai mengembangkan inovasi bisnis dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Dengan begitu, perusahaan daerah dapat lebih mandiri sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi Berau.
“Kita ingin Perusda bisa menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar penerima suntikan modal. Harus ada terobosan dan kreativitas agar mereka mampu bersaing dan memberikan hasil bagi daerah,” tandasnya.
Evaluasi terhadap Perusda ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publikterhadap kinerja badan usaha milik daerah. Dengan perbaikan manajemen dan pengawasan yang kuat, Pemkab Berau optimistis perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjadi motor ekonomi baru di tengah menurunnya ketergantungan daerah terhadap sektor tambang.
Arifin/Adv
