BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus meneguhkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Supardi, di Tanjung Redeb belum lama ini.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Bupati Sri menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Berau tidak hanya berfokus pada hasil fisik semata, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip kolaborasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
“Kami di Pemkab Berau berkomitmen membangun daerah secara kolaboratif, akuntabel, dan berintegritas. Tidak ada ruang untuk praktik yang melanggar hukum,” tegas Sri di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur penegak hukum yang hadir.
Bupati perempuan pertama di Berau itu menilai, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kekuatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan aparat penegak hukum. Ia menekankan, tanpa kerja sama yang solid, upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan akan sulit terwujud.
Menurutnya, seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga agar setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan. Dengan demikian, tidak hanya hasilnya yang dapat dirasakan masyarakat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ke depan, Berau harus menjadi contoh daerah yang mampu tumbuh dengan menjunjung tinggi integritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri juga menyoroti pentingnya membangun iklim usaha yang sehat dan adil. Ia menyebut, kemajuan ekonomi daerah tidak boleh dicapai dengan mengabaikan prinsip kejujuran dan tanggung jawab.
“Pemerintah mendorong percepatan pembangunan ekonomi, tetapi semuanya harus sejalan dengan akuntabilitas dan ketaatan terhadap hukum. Kita ingin memastikan pembangunan ekonomi berjalan tanpa meninggalkan integritas,” tegasnya.
Kunjungan kerja Kejati Kaltim ke Kabupaten Berau turut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam mencegah potensi penyimpangan. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendampingan hukum, pengawasan proyek strategis daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan publik.
Bupati Sri menilai langkah ini sebagai bagian penting dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemkab Berau memiliki kesadaran hukum yang kuat dan tidak tergoda melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik instansi.
“Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja di seluruh lini pemerintahan,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Berau optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi lintas sektor pun diharapkan menjadi motor penggerak dalam membangun Berau yang maju, bersih, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya.
Arifin/Adv
