TANJUNG REDEB, Borneo Post – Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau terus mengawal seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Bumi Batiwakkal menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie mengatakan, penerapan BLUD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) itu, agar memiliki fleksibelitas dalam pengelolaan keuangan secara mandiri.
Apalagi, dimasa sekarang seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan oleh pemerintah. Sehingga, kelebihan uang iuran tersebut, bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan masing-masing Puskesmas.
“Misalkan di Puskesmas Bugis dalam wilayahnya itu ada 30.000 jiwa, nanti dihitung preminya kemudian uang itu lah yang dikelola. Jadi polanya kapitasi,” kata Lamlay, Rabu (11/9/2024).
Kapitasi sendiri mengacu pada model pembayaran di mana sejumlah uang tetap dibayarkan di muka kepada penyedia layanan perpasien untuk setiap unit waktu. Menurut sistem ini, penyedia layanan kesehatan menerima pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah pasien yang terdaftar dalam rencana tersebut.
Meski demikian, sistem kapitasi tidak serta-merta dikelola secara langsung oleh Puskesmas yang sudah berstatus BLUD. Sebab, ada pola yang diatur oleh pihak BPJS dalam penggunaan dana tersebut.
“Tapi tentu ada mekanisme yang diatur BPJS, sehingga penduduk yang masuk dalam kepesertaan ingin berobat ke Puskesmas itu wajib dapat pelayanan gratis,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, jika Puskesmas belum menerapkan sistem BLUD, maka uang lebihan dari jaminan kesehatan itu akan dikembalikan ke dalam kas daerah.
“Nah kelebihan BLUD uang itu bisa diputar lagi atau dikelola lagi. Kalau belum uang itu harus masuk ke kas pemerintah. Padahal itu hasil kerja mereka (Puskesmas),” imbuhnya.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun draft dari bupati untuk memenuhi persyaratan penerapan BLUD di setiap tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau.
“Juga kami akan membentuk tim penilai kelayakan setiap Puskesmas untuk mengelola kapitasinya,” pungkasnya.
