TANJUNG REDEB, BorneoPost – Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyoroti lemahnya kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum memberikan kontribusi berarti terhadap kas daerah. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya terus-menerus menggelontorkan dana penyertaan modal tanpa didahului audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing Perusda.
Menurut Rudi, beberapa Perusda di Bumi Batiwakkal kini berada dalam kondisi yang bisa dikatakan “sakit”, baik dari sisi manajemen, produktivitas, maupun kemampuan menyetor keuntungan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, semestinya keberadaan Perusda menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan motor penggerak kemandirian fiskal.
“Selama ini kontribusi Perusda terhadap PAD belum terlihat maksimal. Bahkan, ada yang justru membebani APBD karena terus disuntik modal tanpa hasil yang jelas,” tegas Rudi, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai, praktik penyertaan modal yang tidak diiringi dengan evaluasi kinerja justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Karena itu, DPRD mendesak agar Pemkab Berau melakukan audit menyeluruh dan mendalam, baik dari aspek keuangan, tata kelola, maupun efektivitas usaha yang dijalankan setiap Perusda.
“Kalau mau bicara penyertaan modal lagi, jangan asal setuju. Harus ada laporan keuangan yang jelas, hasil audit independen, dan proyeksi bisnis yang realistis. Jangan sampai uang rakyat terbuang percuma,” kritiknya.
Rudi juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap BUMD atau Perusda selama ini. Ia menilai, banyak perusahaan daerah yang masih dikelola secara tradisional, tanpa transparansi, tanpa target yang terukur, bahkan tidak jarang mengalami kerugian berulang setiap tahun.
“Kalau memang ada Perusda yang tidak lagi produktif, lebih baik dilakukan restrukturisasi, bahkan bila perlu dibubarkan. Pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus menutup mata hanya karena alasan politis atau formalitas keberadaan perusahaan daerah,” ujarnya tajam.
Politisi yang dikenal vokal ini menegaskan, DPRD Berau siap mengawal langkah audit tersebut agar penggunaan uang daerah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar untuk menopang entitas bisnis yang gagal berkembang.
“Kita ingin Perusda sehat, profesional, dan benar-benar menjadi aset daerah yang bisa dibanggakan. Bukan malah jadi beban permanen bagi APBD,” pungkasnya.
Dengan desakan ini, DPRD Berau berharap Pemkab segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi seluruh Perusda — mulai dari laporan keuangan, efektivitas usaha, hingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Sebab, tanpa reformasi menyeluruh, Perusda dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol ekonomi daerah yang mati suri.
Arifin/Adv
