BERAU, BorneoPost – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sujarwo Arif Widodo, menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal di sektor industri, pertambangan batu bara, dan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Ia menegaskan, perusahaan harus berhenti berorientasi pada keuntungan semata dan mulai menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurut Sujarwo, kehadiran perusahaan besar di Berau seharusnya membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi warga sekitar. Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban moral dan sosial dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Perusahaan jangan hanya kejar profit semata. Mereka juga harus peduli terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal,” tegas Sujarwo saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Ia menilai, pemerintah daerah sebenarnya memiliki kapasitas dan anggaran yang cukup untuk merancang program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, hal itu perlu dibarengi dengan komitmen dari perusahaan agar peluang kerja bagi masyarakat Berau benar-benar terbuka lebar.
“Pemerintah kita punya kemampuan anggaran yang besar. Jadi seharusnya bisa merencanakan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja lokal. Tapi ini harus sejalan dengan komitmen perusahaan, supaya tidak hanya fokus pada keuntungan,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan Segah itu juga mendorong percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Berau. Menurutnya, keberadaan BLK sangat penting untuk mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perusahaan di daerah.
“Saya berharap BLK di Berau bisa segera terwujud dan memiliki standar pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jangan sampai nanti kita punya alat dan fasilitas pelatihan, tapi perusahaan tidak mau memanfaatkan lulusan dari sana,” tutur Sujarwo.
Ia menambahkan, pembangunan BLK sebaiknya melibatkan dialog terbuka antara pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi itu penting agar program pelatihan yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor industri, pertambangan, maupun perkebunan.
“Pemerintah dan perusahaan harus punya pandangan yang sama. Misalnya, perusahaan butuh tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, maka pemerintah harus segera menyiapkan pelatihan dan perlengkapannya sesuai kebutuhan itu,” jelasnya.
Sujarwo menegaskan, keberadaan BLK yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri akan menjadi langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan tenaga kerja dari luar daerah. Dengan demikian, peluang kerja bagi masyarakat lokal semakin besar, sekaligus meningkatkan daya saing SDM Berau.
“Jika hal ini bisa diwujudkan, maka pembangunan ekonomi di Berau tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari legislatif, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menciptakan pola pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan di mana kesejahteraan masyarakat lokal menjadi bagian utama dari tujuan investasi dan kegiatan industri di Kabupaten Berau.
Arifin/Adv
