BERAU, BorneoPost – Ketimpangan antara program bantuan pemerintah dan kebutuhan riil nelayan di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menilai kebijakan yang ada belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat pesisir.
Menurutnya, bantuan yang paling dibutuhkan nelayan saat ini adalah sarana produksi seperti kapal, mesin, dan alat tangkap. Namun di lapangan, program yang berjalan justru lebih banyak berupa pelatihan yang dinilai kurang relevan.
“Setiap reses, aspirasi nelayan selalu sama, mereka butuh alat tangkap. Tapi pengadaan itu justru terkendala regulasi,” ujarnya.
Liliansyah menjelaskan, kewenangan pengadaan alat tangkap kini tidak lagi berada di tingkat kabupaten, sehingga pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam merealisasikan kebutuhan tersebut. Di sisi lain, Dinas Perikanan masih menjalankan program pelatihan yang dianggap tidak mendesak.
“Dinas menyampaikan pengadaan tidak bisa dilakukan, tapi pelatihan tetap berjalan. Padahal nelayan kita sudah memiliki kemampuan menangkap ikan,” katanya.
Politisi Partai NasDem itu menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan program. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat mendesak.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kebutuhan, tapi bagaimana menentukan prioritas yang tepat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa aspirasi terkait bantuan alat tangkap telah berulang kali disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun hingga kini belum terealisasi.
Liliansyah pun mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, baik melalui koordinasi lintas kewenangan maupun skema alternatif, agar kebutuhan nelayan tidak terus tertunda.
“Jangan sampai masyarakat bosan menyampaikan hal yang sama setiap tahun tanpa ada realisasi,” pungkasnya.
Arifin/Adv
