BERAU, BorneoPost – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar berjalan secara administratif di atas kertas.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan program yang telah direncanakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap program yang menggunakan APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Di sinilah peran DPRD melakukan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan perlu dilakukan secara intensif, terutama terhadap program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Sumadi mengingatkan, tanpa pengawasan yang kuat, pelaksanaan program pembangunan berpotensi tidak maksimal dan bahkan bisa melenceng dari target yang telah ditetapkan.
Karena itu, DPRD juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya bagi perangkat daerah yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program kerja.
“Kami akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang kinerjanya kurang maksimal dalam mengeksekusi program. Ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaannya.
Sumadi pun mengingatkan seluruh OPD agar menjalankan program kerja dengan perencanaan yang matang, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Perencanaan harus matang, pengelolaan anggaran juga harus transparan dan akuntabel. Dengan begitu, program pembangunan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
