BERAU, Borneopost – Banyaknya aset milik daerah yang sudah tidak layak pakai namun belum ditindaklanjuti secara serius menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai. Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, khususnya dalam hal biaya perawatan yang terus membengkak setiap tahunnya.
Menurut Rifai, sejumlah aset operasional seperti kendaraan dinas dan ambulans merupakan contoh barang yang mestinya segera diganti jika tidak lagi memenuhi standar kelayakan. Ia pun menekankan pentingnya langkah ini dilakukan sebelum ketok palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026.
“Kenapa tidak diusulkan untuk dilelang dan diganti? Seharusnya begitu, apalagi kita akan membahas APBD murni 2026,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa proses penggantian aset semestinya dimulai dari pendataan menyeluruh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pendataan yang akurat akan memudahkan distribusi aset agar tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.
Lebih lanjut, Rifai mengungkapkan bahwa sejauh ini pihak legislatif belum mendapatkan informasi lengkap terkait kondisi dan jumlah aset yang masih dimiliki daerah. Ia menegaskan perlunya transparansi dan komunikasi aktif dari pemerintah daerah.
“Kami minta supaya pemerintah daerah aktif mengusulkan. Harus ada data jelas dulu, berapa jumlah unit aset yang masih digunakan dan kondisinya seperti apa. Kalau memang tidak layak, ya diusulkan saja untuk diganti,” tegasnya.
Rifai juga menekankan bahwa pembaruan aset daerah bukan semata soal pengadaan, tetapi merupakan upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan mendukung kinerja pelayanan publik. Ia berharap pembahasan APBD tahun 2026 bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola aset milik pemerintah daerah.
“Saya berharap pembahasan APBD 2026 nanti dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap aset-aset daerah yang sudah tidak optimal lagi dalam mendukung kinerja pemerintahan,” pungkasnya.(Adv).
