banner 728x250

Efisiensi Anggaran Jangan Sentuh Program Rakyat, DPRD Berau Tekankan Prioritas Kampung

TANJUNG REDEB, BorneoPost – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta tidak menyasar program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kampung. DPRD Berau mengingatkan agar pembangunan di tingkat akar rumput tetap menjadi fokus utama di tengah penyesuaian fiskal daerah.

Anggota DPRD Berau, Frans Lewi, menegaskan bahwa penghematan anggaran memang menjadi konsekuensi kondisi keuangan saat ini. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dilakukan secara terukur dan tidak mengorbankan kepentingan dasar masyarakat.

“Situasi ini harus kita sikapi bersama. Tapi jangan sampai program yang menyangkut kebutuhan masyarakat justru ikut dipangkas,” tegasnya.

Frans menilai, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan representasi langsung kebutuhan warga di tingkat kampung. Karena itu, realisasinya dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Ia meminta pemerintah daerah tetap memastikan adanya program pembangunan yang berjalan di setiap kampung, meskipun dalam kondisi anggaran terbatas.

“Minimal ada satu atau dua program prioritas dari Musrenbang yang tetap terealisasi di tiap kampung. Itu penting sebagai bukti kehadiran pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Frans menegaskan DPRD Berau akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Menurutnya, data dan masukan dari lapangan menjadi dasar paling relevan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

“Kami turun langsung ke masyarakat, mendengar kebutuhan mereka. Dari situ terlihat mana yang paling mendesak untuk segera ditangani,” jelasnya.

Ia pun optimistis, dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan di wilayah pedesaan.

Frans memastikan DPRD akan terus mengawasi proses penganggaran agar tetap berpihak pada masyarakat, khususnya kalangan bawah.

“Efisiensi boleh dilakukan, tapi kepentingan rakyat tetap harus diutamakan. Itu yang akan terus kami kawal,” pungkasnya.

Arifin/Adv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *