TANJUNG REDEB, BorneoPost – Wacana pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih menimbulkan tanda tanya. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan hingga kini belum ada gambaran pasti mengenai kondisi riil keuangan daerah yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
“Belum bisa kita pastikan karena kita harus tahu dulu angka bulatnya,” ujar Gamalis, Kamis (9/10).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terburu-buru mengambil langkah strategis tanpa mengetahui secara pasti besaran dana riil yang akan dikelola daerah tahun mendatang. Apalagi, proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berjalan di tingkat pusat dan belum disahkan.
“Selama APBN 2026 belum diketuk, maka kita juga belum bisa memastikan kondisi fiskal daerah. Semua masih bersifat proyeksi,” jelasnya.
Gamalis mengatakan, meskipun situasi keuangan belum sepenuhnya jelas, Pemkab Berau tetap harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan terukur agar tidak terkejut ketika kebijakan anggaran nasional resmi diumumkan.
Ia menambahkan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 saat ini juga baru memuat angka proyeksi, bukan angka final. “Perkiraannya baru akan jelas menjelang akhir tahun nanti,” ujarnya.
Menanggapi isu pemotongan TKD, Gamalis mengakui langkah tersebut bisa berdampak langsung terhadap motivasi kerja para ASN. Sebab, tunjangan kinerja merupakan komponen penting dalam penghasilan pegawai, terutama bagi mereka yang mengandalkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.
“Kalau tunjangan dipangkas, tentu ada efek psikologis terhadap kinerja ASN. Karena bagi sebagian besar pegawai, TKD itu bukan tambahan, tapi bagian dari kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Meski begitu, Gamalis meminta para ASN tetap tenang dan menunggu keputusan resmi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Berau akan berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan pegawai.
“Yang penting jangan reaktif dulu. Pemerintah tentu akan mencari solusi terbaik agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan,” tandasnya.
Kondisi fiskal daerah menjadi perhatian serius Pemkab Berau di tengah dinamika perekonomian nasional yang masih fluktuatif. Pemerintah daerah berharap ke depan, transfer dana pusat dapat tetap stabil agar pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Batiwakkal tidak terganggu
Arifin/Adv
