TANJUNG REDEB, Borneo Post – Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi, Anggota DPRD Privinsi Kaltim, melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 pada Sabtu 24 Mei 2025.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Prioritas Kebijakan Publik” dan berlangsung di Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, tidak lupa dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Morsin selaku Kepala Kampung stempat dan Said Alwi dari Kesbangpol Berau Sebagai Narasumber.
Dalam pemaparannya, Husin Djufri menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil pemerintah guna menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Ia menekankan pentingnya masyarakat memahami bahwa kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menciptakan dampak positif secara luas.
“Kebijakan publik ini diambil tidak lain untuk mencapai tujuan yang juga untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, proses pembuatan kebijakan publik melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya dibuat oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor lain seperti masyarakat sipil, LSM, dan organisasi internasional.
Lebih lanjut, ia menyebutkan beberapa contoh kebijakan publik yang berdampak luas, seperti kebijakan subsidi BBM, larangan berjualan di trotoar, dan perubahan kurikulum pendidikan.
“Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu, karena kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari, begitupun untuk masa depan kita,” jelasnya.
Husin juga menekankan bahwa kebijakan publik yang diprioritaskan harus mampu menjawab persoalan paling mendesak di tengah masyarakat. Kebijakan yang baik, katanya, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kebijakan yang baik akan berdampak positif pada masyarakat, misalnya kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup,” pungkasnya.
