Berau, BorneoPost – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Husin Djufrie kembali menyelenggarakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang ketujuh pada tahun 2025.
Kegiatan yang bertujuan mendorong pemahaman politik masyarakat ini digelar pada Selasa malam, 29 Juli 2025, di Jalan Datu Asibi, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau.
Dengan mengusung tema “Keterkaitan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”, kegiatan ini berhasil menyedot perhatian warga setempat yang antusias mengikuti jalannya diskusi sejak pukul 20.00 WITA hingga selesai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, H. Sappe sebagai moderator, serta dua narasumber utama: Camat Talisayan, H. Yusuf Gunawan, dan perwakilan BPK Talisayan, Karibal Jamrah.
Kedua narasumber menyampaikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi terkait hubungan antara kebijakan politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan pembukanya, H. Husin Djufrie menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses politik demi mewujudkan keadilan sosial.
“Demokrasi bukan hanya soal pemilu. Lebih dari itu, demokrasi adalah partisipasi aktif warga dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Politik yang sehat harus mampu melahirkan kebijakan yang pro-rakyat dan menyentuh kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Ditempat yang sma H. Yusuf Gunawan dalam paparannya juga menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik yang dibuat di tingkat daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya kebijakan yang inklusif.
“Kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik yang dibuat di tingkat daerah,Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya kebijakan yang inklusif.” ujarnya.
Sementara itu, Karibal Jamrah menggarisbawahi pentingnya transparansi anggaran dan pelibatan publik dalam pengawasan jalannya program-program sosial yang dibiayai oleh negara.
“Transparansi anggaran dan pelibatan publik dalam pengawasan program-program sosial yang dibiayai negara sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya,” tegas Karibal Jamrah.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Warga yang hadir memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta harapan terhadap pembangunan di daerah mereka.
Dengan penyelenggaraan PDD ke-7 ini, H. Husin Djufrie berharap kesadaran politik masyarakat terus tumbuh dan menjadi pondasi kuat bagi demokrasi lokal yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
