BALIKPAPAN, BorneoPost – Dalam upaya memperkuat strategi fiskal menghadapi tahun anggaran 2026, rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Jumat (24/10/2025). Kunjungan ini diterima langsung oleh jajaran Sekretariat Humas dan Protokol DPRD Balikpapan di ruang Komisi IV.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi antarlembaga legislatif, tetapi juga menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan keuangan daerah, khususnya terkait dampak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang kini dirasakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, yang memimpin langsung rombongan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyesuaian serius terhadap struktur anggaran 2026 menyusul turunnya alokasi DBH dari pemerintah pusat.
“Pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2026 sebenarnya sudah rampung. Namun, dengan adanya pemangkasan DBH, kami harus melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja agar program prioritas tetap berjalan,” terang Subroto.
Menurutnya, kunjungan ke DPRD Balikpapan bertujuan menggali strategi pengelolaan fiskal yang diterapkan oleh kota tersebut dalam menghadapi situasi serupa. Balikpapan dipilih karena dikenal memiliki sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan adaptif terhadap dinamika pendapatan.
“Balikpapan ini salah satu daerah yang cukup berhasil menjaga stabilitas fiskal di tengah penurunan transfer pusat. Kami ingin belajar bagaimana mereka melakukan efisiensi, menjaga belanja publik, dan tetap mendorong pembangunan,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi panjang tentang strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja non-prioritas, hingga mekanisme penataan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pihak DPRD Balikpapan, melalui perwakilan Sekretariat Humas dan Protokol, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah DPRD Berau sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketahanan fiskal daerah. Mereka juga menekankan pentingnya inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru, seperti pengelolaan aset daerah dan digitalisasi layanan publik.
Subroto menambahkan, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan penting dalam finalisasi pembahasan anggaran 2026 di Berau. Ia memastikan DPRD bersama pemerintah daerah akan fokus pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kita tidak ingin pemangkasan DBH justru menghambat pelayanan publik. Prinsipnya, anggaran harus tetap berpihak kepada rakyat, dengan efisiensi yang terukur dan transparansi yang dijaga,” tegasnya.
Kunjungan kerja DPRD Berau ke Balikpapan ini diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama, sebagai simbol sinergi antarlembaga legislatif di Kalimantan Timur dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan.
Arifin/Adv
