SAMARINDA, BorneoPost – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufrie, menyoroti lemahnya sosialisasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di daerah. Ia menilai, kurangnya informasi membuat banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa anak mereka telah menerima bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.
Husin mengungkapkan, sejumlah aduan dari masyarakat menunjukkan masih banyak orang tua siswa yang tidak mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai penyaluran dana PIP. Akibatnya, dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan justru dikembalikan ke kas negara karena tidak sempat dicairkan.
“Ada orang tua yang baru tahu setelah dananya masuk ke rekening anak. Tapi saat dicek, sudah lewat masa pencairan sehingga otomatis dikembalikan,” ujar Husin kepada wartawan, Rabu (9/10/2025) lalu.
Politisi yang dikenal vokal terhadap isu pendidikan itu menilai, persoalan ini terjadi karena lemahnya koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan penerima manfaat. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan setiap penerima mengetahui haknya agar bantuan tidak mubazir.
“Ini masalah komunikasi. Kalau perlu buat grup WhatsApp atau panggil rapat di sekolah. Yang penting, orang tua tahu anaknya menerima beasiswa,” tegasnya.
Husin juga mendorong Dinas Pendidikan dan instansi terkait agar lebih aktif menyosialisasikan program ini, baik melalui sekolah, perangkat desa, maupun media informasi publik. Menurutnya, PIP merupakan salah satu program strategis yang sangat membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah.
“Program ini sangat baik, tapi akan percuma jika penerimanya tidak tahu. Sosialisasi harus jadi perhatian utama,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Husin berharap pemerintah ke depan dapat membangun sistem pemberitahuan yang lebih transparan dan langsung kepada penerima, seperti melalui pesan singkat atau notifikasi resmi ke sekolah. Dengan begitu, penyaluran dana PIP bisa lebih tepat sasaran dan tidak lagi tertunda.
