Berau, BorneoPost – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-7 tahun 2025 pada Sabtu (26/7/2025), dengan membahas Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2037. Kegiatan ini berlangsung di RT 5 Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau.
Kegiatan sosialisasi yang dimulai pukul 13.00 WITA ini dihadiri puluhan warga setempat yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Husin Djufrie hadir langsung sebagai penyelenggara sekaligus narasumber utama, menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap arah pembangunan sektor pariwisata di Kaltim yang kini telah memiliki payung hukum melalui Perda tersebut.
Dalam pemaparannya, Husin menegaskan bahwa rencana induk ini merupakan pedoman strategis untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki setiap daerah, termasuk Kabupaten Berau yang dikenal kaya destinasi unggulan.
Sosialisasi ini juga menghadirkan dua narasumber lain, yakni Sutiana Sarbini dan Syahruni, dengan moderator H. Sappe. Para narasumber menyoroti peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam mendukung pengembangan pariwisata, terutama di tingkat kampung yang menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya dan alam.
“Pembangunan pariwisata harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya Perda ini, arah dan strategi sudah jelas, tinggal bagaimana kita bersinergi dalam pelaksanaannya,” ujar Sutiana dalam sesi diskusi.
Antusiasme warga tampak dalam sesi tanya jawab, di mana sejumlah peserta menyampaikan masukan serta pertanyaan seputar pengaruh kebijakan ini terhadap sektor ekonomi lokal dan peluang pelatihan keterampilan di bidang pariwisata.
Melalui kegiatan ini, Husin Djufrie berharap masyarakat tidak hanya memahami isi Perda, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam upaya membangun pariwisata Kalimantan Timur yang inklusif dan berkelanjutan.
“Peran masyarakat sangat penting. Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mendengar aspirasi dan memastikan kebijakan ini benar-benar menyentuh kebutuhan daerah,” tutup Husin.
