TANJUNG REDEB, BorneoPost – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam menekan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru pemerintah daerah, tingkat kemiskinan di Bumi Batiwakkal pada tahun 2024 tercatat turun menjadi 5,08 persen, dibandingkan 5,54 persen pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang dijalankan Pemkab Berau mulai berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Bupati Berau Sri Juniarsih Masmenyampaikan bahwa penurunan ini bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Berau.
“Tentu ini menjadi pencapaian yang sangat baik. Artinya, upaya yang kita lakukan mulai membuahkan hasil. Namun pekerjaan belum selesai, kami menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 5 persen pada akhir tahun ini,” ujar Sri Juniarsih, baru-baru ini.
Bupati perempuan pertama di Berau itu menegaskan, penurunan angka kemiskinan tidak bisa dicapai hanya dengan satu program atau sektor tertentu. Ia menyebut bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga penguatan jaringan perlindungan sosial di tingkat kampung.
“Upaya menurunkan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Harus ada sinergi yang kuat antar perangkat daerah, dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, serta keterlibatan langsung masyarakat,” tegasnya.
Menurut Sri Juniarsih, pemerintah daerah juga terus memperkuat basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar setiap program bantuan dan intervensi ekonomi bisa tepat sasaran. Dengan data yang akurat, Pemkab dapat mengidentifikasi keluarga rentan dan mengarahkan bantuan secara lebih efektif.
Selain itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan permodalan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi kampung turut menjadi pendorong turunnya angka kemiskinan di Berau.
Pemerintah juga gencar mendorong sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa. “Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi mampu berdaya dan mandiri secara ekonomi,” tutur Sri Juniarsih.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau 2021–2025, pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 4,9 persen pada tahun 2025. Dengan tren penurunan yang positif saat ini, target tersebut diyakini realistis untuk dicapai.
Sri Juniarsih menambahkan, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan juga akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing daerah. Oleh karena itu, Pemkab Berau berkomitmen melanjutkan program-program berbasis masyarakat, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
“Kami akan terus menjaga momentum ini. Tantangan ke depan memang besar, tetapi dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, saya yakin kesejahteraan warga Berau akan semakin meningkat,” tutupnya optimistis.
Dengan capaian positif ini, Pemkab Berau semakin percaya diri menatap tahun 2025 sebagai tahun percepatan pembangunan inklusif. Penurunan kemiskinan yang konsisten menjadi bukti bahwa arah kebijakan daerah berada di jalur yang tepat menuju Berau yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.
Arifin/Adv
