TANJUNG REDEB, BORNEOPOST – Anggota DPRD Berau,H.Andi Amir Hamzah Mengatakan kinerja pemerintah daerah dalam menangani antisipasi penutupan jembatan gantung sambaliung tersebut sangat mengecewakan dan tidak mementingkan dampak sosial yang terjadi.
Hal tersebut dikatakan saat mengikuti hearing bersama pihak terkait dalam pembahasan penanganan antisipasi pembongkaran atau renovasi jembatan gantung sambaliung.
Dirinya mengatakan,Kebetulan atas penutupan jembatan gantung sambaliung tersebut dirinya adalah salah satu masyarakat yang terkena dampak sosial yang terjadi, penutupan yang pertamakali dilakukan pada saat itu saja dirinya ikut mengantri menggunakan mobil pribadinya Dari jam 5 sore dan berhasil menyebrang pada jam 6 pagi. “Bisa dikatakan saya 13 jam baru bisa sampai di tanjung Redeb ini,”ucapnya.
Di ungkapkan, dalam situasi antri tersebut dirinya sempat berbincang dengan para supir yang juga ikut mengantri dengan nya Saat itu, dan memiliki nasib yang sama dengannya kurang lebih 13 jam juga tengah mengantri. Hanya sekedar untuk menyebrang ke kecamatan Tanjung Redeb.
“ Bagi saya sendiri masyarakat yang berkepentingan dan harus mengantri selama 12 hingga 13 jam tersebut sudah sangat manusiawi rasanya,”ujarnya.
Andi pun mempertanyakan Dimana kesiapan pemerintah daerah yang telah di sosialisasikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang dinyatakan nya disetiap media bahwa semuanya sudah dipersiapkan sebaik mungkin, yang hingga nyatanya yang ada hanya gagal total dan berdampak besar pada masyarakat.
“Saya sengaja sebut dimedia-media bahwa saya sangat kecewa atas kinerja pemerintah daerah,”jelasnya.
Dimana pemerintah daerah Selalu saja mengatakan semua itu adalah tanggung jawab provinsi tapi sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah, jangan salah untuk menganggapnya dan jangan bodohi masyarakat.
Selain itu, sempat dirinya memperhatikan ada salah satu pegawai kesehatan yang ikut di Sarana penyebrangan yang di sediakan pemerintah daerah tersebu, yang dimana sejak Jam 6 Pagi hingga tadi jam 10 pagi belum juga bisa berhasil menyebrang.
“Kerjanya pemerintah daerah ini bukan Mencarikan solusi tapi malah membikin mati masyarakat nya,”katanya.
Dengan tegas Andi Amir juga mengatakan bahwasanya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengatakan tidak ada duit, dirinya yang merupakan anggota BANGGAR sempat mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan tapi pemerintah daerah sendiri tidak mau.
“jadi tidak ada alasan untuk tidak ada duit, kerjanya saja yang tidak benar dan selalu pencitraan,”bebernya.
Menyangkut jabatan nya sendir sebagi ketua komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan, dirinya sempat melakukan survei pada angkutan truck sembako yang biasanya membawa kedaerah pesisir.
“Dan yang saya dapatkan, yang biasany truck sembako tersebut biasanya hanya dibayar sebesar 3.5 juta sekarang mau mengantar apabila dibayar sebesar 4,5 juta,”bebernya.
Iya menerangkan, peristiwa yang di jelaskan tersebut baru terjadi dalam kurun waktu 1 hari penutupan jembatan tersebut, bagaimana dengan 4 bulan kedepan.
“Kebutuhan pokok masyarakat nantinya pasti akan melonjak, dimana tanggung jawab Pemda kalau sudah begini,”ungkapnya.
Artinya, sebenarnya ada jalan keluarnya tapi pemerintah daerah sendiri yang tidak mau mengerjakannya, harus nya kepala daerah memahami resiko yang akan terjadi dan jangan anggap sepele dampak sosial yang akan terjadi.
“Ini kepentingan masyarakat loh,jagan hanya pencitraan sukses sedangkan ekonomi masyarakat amburadul,”tutupnya.(PiN/ADV)
