TANJUNG REDEB, BorneoPost – Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Pesisir Berau kembali mengemuka. Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa proses pemekaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah daerah induk.
Menurutnya, meski ada ratusan usulan DOB yang kini mengantre 189 di DPD RI, lebih dari 200 di DPR RI, dan 341 di Kemendagri setiap daerah harus benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Yang paling berat itu persetujuan bupati dan persetujuan ketua DPRD. Dua figur ini yang jadi kunci. Tanpa itu, sulit dibicarakan lebih lanjut,” tegas Sofyan saat berkunjung ke Berau, Kamis (25/9).
Ia menjelaskan, selain persetujuan kepala daerah dan legislatif, pemekaran wilayah juga harus didukung pernyataan resmi daerah induk terkait kesiapan anggaran. Di antaranya dana hibah selama dua tahun serta biaya penyelenggaraan pilkada di DOB baru, yang bisa ditopang bersama pemerintah provinsi.
“Kalau dua syarat itu sudah terpenuhi, persyaratan lain seperti jumlah kecamatan minimal atau persetujuan kepala desa bisa dibicarakan. Tapi kunci tetap ada pada dua lembaga daerah tadi,” katanya.
Sofyan juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat. Ia mencontohkan, jika ada kecamatan yang dimasukkan dalam usulan pemekaran namun warganya menolak, maka hal itu berpotensi menggagalkan proses.
“Itu sebabnya saya datang langsung ke Berau. Jangan sampai saya perjuangkan di Jakarta, tapi di daerah justru diprotes. Itu sia-sia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sofyan mengungkapkan bahwa dokumen usulan pemekaran Pesisir Berau sebenarnya sudah ada sejak 2011. Namun, ia meminta pemerintah daerah untuk memperbarui komitmen tersebut.
“Harus ada perjanjian baru, baik dari bupati maupun DPRD, yang menegaskan komitmen melanjutkan usulan lama itu. Kalau sudah, baru saya bawa ke gubernur untuk dilanjutkan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, tanpa pembaruan dokumen dan kesepakatan politik di daerah, peluang pemekaran Berau Pesisir akan sulit terealisasi, meski sudah masuk dalam daftar usulan di tingkat pusat.
