TANJUNG REDEB, BorneoPost – DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pedagang kaki lima (PKL) eks Dermaga Sanggam, yang kini mengais rezeki di depan Mapolres Berau, Jalan Pemuda, Tanjung Redeb. Atau parkiran eks Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau. Menurut Perwakilan PKL, Yosi mengaku, para PKL hanya ingin tempat yang layak untuk berjualan.
Pasalnya untuk tempat yang sekarang hanya memiliki lebar lahan hanya 12 meter. Sedangkan jumlah rombong PKL di lokasi tersebut berjumlah 10. Artinya, satu PKL hanya mendapat jatah kurang lebih 1 meter. Tentu hal ini tidak masuk akal.
“Dulu kami terima saja dipindah, dari Jalan S.A Maulana, dengan iming-iming akan dijadikan Pujasera, atau tempat pusat kuliner. Tapi nyatanya malah dibikin rumah sehat,” tuturnya.
Pedagang hanga bisa menerima nasip tersebut, dengan bergeser ke Dermaga Sanggam, sesuai permintaan bupati sebelumnya. Dan diberi batas waktu dua bulan. Tapi pedagang dibiarkan hingga beberapa tahun, dan menjelang Ramadan 2023, tiba-tiba pedagang disuruh stop berjualan, dengan alasan lahan tersebut hendak dipergunakan.
“Pedagang sudah berhenti jualan nyaris tiga minggu. Ini urusan perut, jika ASN, dapat gaji bulanan, nah kami ini?,” bebernya di hadapan anggota DPRD.
Dilanjutkan Yosi, akhirnya ada opsi dari Diskoprindag Berau, untuk memindahkan para pedagang berjualan di Jalan Pemuda, Tanjung Redeb. Namun pedagang merasa lokasinya terlalu sempit dan kurang layak.
Lagi-lagi pedagang terpaksa harus berjualan di lokasi tersebut, karena kebutuhan dapur mulai mendesak. Ia berharap dari pertemuan dengan DPRD dan instansi terkait ini diberikan solusi dari permasalahan tersebut. Agar pedagang bisa tenang berjualan. Atau mereka minta dikembali ke Dermaga Sanggam tersebut.
“Jika dikembali, kami berjanji, akan membuat pusat kuliner di lokasi dermaga tersebut,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong mengatakan, ini bukti ketidakmampuan bupati mengatur PKL.
Sedangkan yang berjumlah 10 PKL saja tidak bisa dikendalikan, bagaimana hendak mengendalikan pelaku UMKM seluruh Berau yang jumlahnya ribuan.
“Saya masih ingat, dulu lokasi yang saat ini dijadikan rumah sehat, merupakan janji bupati akan dijadikan pusat kuliner, mereka ini korban dari janji seorang pimpinan,” tegasnya.
Ditambahkan Rudi, gembar gembor memajukan UKMK seperti hanya isapan jempol belaka. Karena buktinya nyata sudah di depan mata. Adanya keluhan dari pelaku UMKM yang menggantungkan hidup mereka dari berjualan.
“Saya paham kondisi mereka. Mereka tentu kesulitan mencari nafkah di lokasi yang saya anggap kurang layak,” tuturnya(PiN/ADV)
