TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau memiliki kawasan mangrove yang luas dan tersebar di sepanjang pesisir Utara hingga pesisir Selatan Bumi Batiwakka. Untuk melestarikan hutan mangrove tersebut, Pemkab Berau menetapkan kawasan ekosistem mangrove melalui surat keputusan (SK) Bupati Berau, serta penunjukan pengelolaan kawasan mangrove.
Bertempat di ruang rapat Kakaban Setkab Berau, Senin (29/1/2022), Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyerahkan secara simbolis SK Nomor 630 dan Nomor 631 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penunjukan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat pada area penggunaan lain di Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih. Surat keputusan diterima langsung oleh Kepala Kampung Tembudan dan Ketua Lembaga Mangrove Tembudan Berseri.
Bupati Sri Juniarsiah Mas, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Dinas Perikanan, Pemerintah Kampung Tembudan dan Lembaga Mangrove Tembudan dengan dukungan dari NGO yang berkolaborasi mengelola kawasan mangrove di pesisir selatan Berau ini. Ia berharap ekowisata mangrove meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Mengingat Berau yang memiliki hutan mangrove terluas dan telah diakui secara nasional.
“Hari ini kita serahkan surat keputusan untuk lebih berkomitmen bersama dalam membangun ekowisata berkelanjutan berbasis masyarakat,” ungkapnya.
Pengelolaan mangrove di Berau dikataknnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengundang secara khusus Bupati Berau untuk hadir dalam peluncuran program kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kemenkeu tentang pengelolaan mangrove. Dukungan ini diharapkannya menjadi semangat bagi pemerintah kampung dan masyarakat yang daerahnya memiliki kawasan hutan mangrove untuk dikelola dan dijaga dengan baik.
Selain itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam pertemuan bersama Bupati Berau beberapa hari lalu juga menyampaikan dukungan dalam pengelolaan mangrove. Bahkan mangrove Tembudan dijadikan salah satu pilot project pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan masyarakat.
“Dukungan dari pusat ini menjadi semangat kita untuk terus mengelola ekowisata mangrove ini,” tandasnya. (RN/prokopim/nto)
