Berau, BorneoPost – Polemik tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di kawasan Semindal, Kampung Biatan Ilir, kembali menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Berau bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun menggelar pertemuan guna meredam ketegangan yang sempat muncul di tengah masyarakat.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsih tersebut menjadi langkah awal untuk meredakan situasi sekaligus mencari jalan keluar atas sengketa wilayah yang telah berlangsung sekitar 12 tahun terakhir.
Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah sepakat mengedepankan dialog dan koordinasi sebagai upaya utama penyelesaian konflik. Komitmen juga ditegaskan agar persoalan batas wilayah tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas di masyarakat.
Selain itu, kedua belah pihak menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif di wilayah masing-masing sembari menempuh penyelesaian administratif sesuai regulasi yang berlaku.
Menanggapi langkah tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah yang memilih jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut.
Menurutnya, konflik batas wilayah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tingkat masyarakat.
“Persoalan tapal batas ini harus segera dituntaskan melalui koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. Jangan sampai konflik berkepanjangan dan memicu ketegangan di masyarakat,” ujar Sumadi.
Ia juga mengimbau masyarakat di kedua wilayah agar tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.
“Yang paling penting saat ini adalah menjaga kondusivitas. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang bisa memperburuk situasi,” tegasnya.
Untuk mencegah potensi konflik lanjutan, Sumadi juga mendorong pemerintah daerah segera membentuk posko pengamanan di wilayah yang berbatasan. Posko tersebut dinilai penting sebagai pusat koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, hingga tokoh masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai perlu adanya pertemuan resmi lanjutan antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna memastikan kejelasan batas wilayah secara administratif.
“Pertemuan resmi harus segera dilakukan agar ada kesepakatan yang jelas, termasuk pemasangan patok batas wilayah. Dengan begitu tidak ada lagi perbedaan persepsi di lapangan,” pungkasnya.
Arifin/Adv
