BERAU, BorneoPost – Meski capaian pembangunan di Kabupaten Berau dinilai cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berpuas diri. Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan demi pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Bumi Batiwakkal.
Menurut Rahman, sejumlah sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menghadapi persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari jumlah proyek yang selesai, tetapi juga dari kualitas dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita mengapresiasi capaian pembangunan selama ini yang sudah cukup baik, tetapi masih banyak hal yang harus dibenahi. Beberapa infrastruktur yang baru dikerjakan justru kembali mengalami kerusakan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengawasan proyek,” ujar Rahman saat ditemui di Kantor DPRD Berau.
Ia juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan yang masih belum merata. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, masih ditemukan sejumlah gedung sekolah, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir, yang membutuhkan perbaikan mendesak. Namun, sebagian di antaranya belum sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kalau masih ada sekolah yang rusak dan tidak layak, tentu akan berpengaruh pada kualitas belajar siswa. Ini harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran ke depan,” tegasnya.
Tidak hanya sektor pendidikan, Rahman juga menilai sektor kesehatan menghadapi tantangan serupa. Fasilitas layanan publik seperti puskesmas di beberapa kecamatan dinilai belum mendapat dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin layanan kesehatan di tingkat kecamatan dan kampung bisa lebih optimal. Jangan sampai warga di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan pelayanan dasar hanya karena fasilitas yang terbatas,” tambahnya.
Karena itu, Komisi III DPRD Berau mendorong agar kebijakan pembangunan daerah ke depan dilakukan secara lebih merata dan proporsional. Menurut Rahman, pembagian anggaran tidak seharusnya hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga harus memperhatikan pengembangan sektor lain yang berpotensi menopang ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Kita tahu sumber daya alam Berau, terutama yang tidak terbarukan, suatu saat akan habis. Maka dari itu, pemerintah harus menyiapkan sektor alternatif, salah satunya pariwisata, sebagai penopang ekonomi daerah di masa mendatang,” ungkapnya.
Rahman menilai, kekayaan alam dan potensi wisata Berau yang melimpah — mulai dari pesona laut di Kepulauan Derawan hingga keindahan hutan dan sungai di pedalaman seharusnya menjadi modal besar dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Namun, hal itu memerlukan dukungan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.
“Jika dikelola dengan serius, pariwisata bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa harus mengandalkan sektor tambang,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Rahman menegaskan bahwa DPRD Berau siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia berharap Pemkab Berau dapat menyusun program prioritas yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok daerah.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dirasakan semua lapisan masyarakat, bukan hanya di pusat kota, tetapi juga hingga ke kampung-kampung,” tutupnya.
Arifin/Adv
