Pemerintah Kota Samarinda Berencana Akan Menerbitkan Sistem Parkir Menggunakan E-money
Samarinda, Borneo Post- Pemerintah Kota Samarinda berencana akan menerbitkan sistem parkir dengan pembayaran e-money guna mencegah terjadinya pungutan liar. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, usai melakukan audiensi bersama Pemerintah Kota Pare-Pare, di Balai Kota, pada Jum’at (03/05/2024) lalu.
Andi Harun menjelaskan, dengan adanya sistem E-money ini dapat menghemat pengeluaran masyarakat khususnya di Kota Samarinda.
“Yang jelas kalau dihitung itu jauh lebih murah angka pastinya dari pada harus mengeluarkan dua ribu, lima ribu, setiap kali parkir,” pungkasnya.
“Kami juga memahami bahwa masih ada masyarakat yang tidak familiar atau belum terbiasa menggunakan kartu e-money maka kami menyiapkan kartu berlangganan mereka bayar per tahun dan selama setahun mereka parkir tidak lagi dikenai biaya parkir,” tambahnya.
Namun program ini masih dalam tahap perencanaan dan dalam beberapa hari ke depan Wali Kota Samarinda akan melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub).
“Dishub sebenarnya udah minta waktu hari senin pembahasannya, yang pastinya minggu depan agendanya rapat dengan Wali Kota,” terangnya.
Selain itu, Pemerintah Kota juga akan menyiapkan bimbingan khusus bagi setiap juru parkir yang mau bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.
“Dan nanti juru parkirnya selama mereka mau bergabung dengan Dishub kita akan bina dan jadikan sebagai petugas juru parkir resmi,” sambungnya.
“Ya dengan memiliki kartu langganan kami akan sampaikan dengan memasang tanda-tanda, kami akan umumkan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak boleh lagi membayar dalam bentuk tunai kepada siapa pun termasuk ke juru parkir,” pungkasnya.
Andi Harun juga menambahkan, bagi setiap juru parkir yang terdaftar akan diberikan fasilitas seperti BPJS dan fasilitas lainnya yang berhak mereka terima serta akan mendapatkan upah sesuai UMR (Upah Minimum Regional) selama bekerja di bawah naungan pemerintah.
“Dan kami akan mempertimbangkan untuk menaikkan pendapatannya, selama ini kan satu juta dan kami pastikan akan menaikan, sehingga tidak perlu lagi melaksanakan pembebanan pembiayaan yang tidak seharusnya dilakukan kepada masyarakat,” jelasnya.
Terakhir, Andi Harun menyebutkan dengan adanya program tersebut bisa menjadi solusi jangka panjang, sehingga dapat membantu masyarakat untuk tidak lagi terbebani dengan adanya juru parkir liar, dan pemerintah juga tidak lagi kehilangan pendapatan karena selama ini menggunakan karcis manual ternyata sangat besar kebocorannya dari pada yang masuk ke dalam kas pemerintah. (Delvi)
