TANJUNG REDEB, Borneo Post – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam penurunan prevalensi stunting di Bumi Batiwakkal masih terus digencarkan. Salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan rencana rembuk stunting di Balai Mufakat, Selasa (15/8/2023).
Wakil Bupati Berau, Gamalis pun menyampaikan pemerintah terus berkomitmen memerangi stunting hingga tuntas. Sebab, dampak yang diberikan stunting tidak hanya sekarang, tetapi dalam jangka panjang.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting Kabupaten Berau sendiri sekitar 25,7 persen. Terlebih, angka tersebut menurun hingga 21,6 persen pada tahun 2022.
Halini sejalan dengan target Presiden RI, Joko Widodo yang menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Dimana berada di standar WHO (20 persen). Dan tahun 2030 Indonesia bebas stunting.
“Seperti yang kita ketahui persoalan stunting merupakan prioritas skala nasional,” ujarnya usai rapat koordinasi.
Selain itu, berdasarkan SSGI Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia pun, mencapai 21,6% pada 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya.
Dikatakannya, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjadi kunci memastikan konvergensi antar program menurunkan stunting.
Kolaborasi yang dimaksud, ungkap Gamalis ialah pemerintah daerah dan desa atau kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.
“Tidak bisa berjalan sendiri, tetap harus merangkul yang lain,” jelasnya.
Untuk itu, dalam rakor ini, TPPS akan melakukan pengisian WEB BINA BANGDA yang terdiri dari 8 aksi konvergensi yakni Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa.
Lanjut, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi Stunting dan Review Kinerja Tahunan.
“Saya berharap peran aktif semua OPD untuk menyesaikan semua indikator yang ada didalam Aksi 1 Sampai dengan Aksi 8,” ungkapnya.
Ia meminta Seluruh OPD yang terlibat sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
“Sebab, masa depan bangsa kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang,” pungkasnya. (PiN/ADV)
