TANJUNG REDEB, BorneoPost – Meningkatnya kemunculan buaya di sejumlah wilayah pemukiman di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Fenomena yang kian sering terjadi ini tak jarang menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, bahkan berujung pada tindakan ekstrem terhadap satwa yang dilindungi tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah strategis berupa rencana penangkaran buaya. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keselamatan warga sekaligus melindungi keberlangsungan habitat buaya yang semakin terancam akibat perubahan lingkungan dan aktivitas manusia.
“Pemerintah tidak ingin masyarakat merasa terancam, tapi kita juga tidak boleh gegabah. Buaya adalah satwa yang dilindungi. Karena itu, solusi terbaik adalah bagaimana kita bisa melindungi keduanya warga dan satwanya,” tegas Gamalis, belum lama ini.
Menurutnya, munculnya buaya di kawasan permukiman bukan tanpa sebab. Aktivitas manusia yang kian dekat dengan habitat alami satwa tersebut menjadi salah satu faktor utama. Alih fungsi lahan, pembangunan di sekitar bantaran sungai, serta penurunan kualitas ekosistem perairan membuat buaya kehilangan ruang hidupnya.
“Perubahan ekosistem sungai menyebabkan buaya mencari area baru untuk bertahan hidup. Sayangnya, wilayah yang mereka datangi sering kali sudah menjadi kawasan tempat tinggal manusia,” ujar Gamalis.
Untuk itu, Pemkab Berau berkomitmen mengambil langkah komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak—mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), hingga pihak kecamatan dan desa. Rencana penangkaran akan difokuskan di kawasan yang dinilai masih cocok secara ekologis dan aman dari aktivitas warga.
“Kita akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menentukan lokasi yang paling tepat. Prinsipnya, penangkaran ini bukan hanya untuk memindahkan buaya, tetapi juga untuk tujuan konservasi dan edukasi masyarakat,” jelasnya.
Selain rencana pembangunan penangkaran, Pemkab Berau juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara menghadapi kemunculan buaya secara aman. Edukasi dinilai penting agar masyarakat tidak panik atau melakukan tindakan membahayakan diri sendiri maupun satwa.
“Jangan sampai karena takut, masyarakat justru memburu atau membunuh buaya. Ini bisa berakibat hukum dan merusak keseimbangan alam. Kami ingin ada kesadaran kolektif bahwa buaya bukan musuh, tapi bagian dari ekosistem yang harus dijaga,” imbuh Gamalis.
Ia juga menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Pemkab akan memastikan langkah-langkah pengamanan dilakukan secara cepat dan tepat, termasuk pemasangan peringatan di lokasi rawan, patroli sungai, dan kerja sama dengan aparat keamanan serta tim penyelamat.
“Keseimbangan antara keselamatan manusia dan kelestarian alam harus berjalan berdampingan. Dengan langkah terencana, kita bisa memastikan tidak ada korban, baik dari pihak manusia maupun satwa,” pungkasnya.
Rencana penangkaran buaya ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan masalah konflik satwa dan manusia, tetapi juga memperkuat posisi Berau sebagai daerah yang peduli terhadap konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Arifin/Adv
