TANJUNG REDEB, H.BorneoPost – Masyarakat ikut menyorot soal pengaspalan di tengah kota, pasalnya, jalan yang dianggap masih mulus, namun kembali diaspal. Sedangkan banyak jalan di perkampungan yang membutuhkan sentuhan.
Hal tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Berau, fraksi NasDem, Darlena. Ia mengatakan, pembangunan memang penting, tapi jangan terlalu fokus ke perkotaan. Masyarakat kampung juga punya hak yang sama untuk merasakan kemajuan. Terlebih, pembangunan jalan usaha tani dan perikanan. “Jika bicara dapil saya, tentu masyarakat mayoritas petani dan nelayan. Jika jalan tidak diperhatikan, bagaimana perekonomian mereka,” jelasnya, selasa (20/12/2022).
Pengaspalan di tengah kota menurut Darlena memang memiliki tujuan tertentu dan demi kenyamanan masyarakat. Namun jangan sampai melupakan kebutuhan akses jalan masyarakat kampung juga. “Semoga bisa dianggarkan tahun depan,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Berau, Sa’ga mengatakan, dirinya sempat kecewa mengetahui hal tersebut. Karena lebih mementingkan jalan kota yang sebenarnya sudah cukup mulus. Namun, ia mendapatkan penjelasan, alasan pengaspalan kota dilakukan. Sehingga ia cukup memahami kondisi tersebut.
“Saat pemaparan, dijelaskan bahwa itu masuk dalam anggaran perubahan. Jika melakukan perbaikan di jalan kampung tentu transportnya agak sulit yang berkaitan dengan fisik,” katanya. Ia mengatakan, mendapat penjelasan tersebut, ia mengaku dari Komisi III DPRD Berau, mau tidak mau harus menerima hal tersebut.
Yang jelas, pihak dari Komisi III DPRD Berau, meminta agar tidak dilakukan riggit. Melainkan hanya diaspal. “Suka tidak suka dari penjelasan teknis. Ya tentu, kami dari komisi III, mau tidak mau harus menerima itu. Ada beberapa titik, yang rusak. Bukan yang masih bagus diperbaiki,” jelasnya.
Ia menambahkan, ini masuk dalam pemeliharaan jalan. Jangan sampai jalan sudah rusak, baru dilakukan perbaikan, tentu akan semakin membengkak biaya perbaikan. Ia juga berharap, ke depannnya anggaran itu lebih kepada kepentingan masyarakat secara umum, khususnya daerah perkampungan. Terlebih jalan usaha tani yang butuh sentuhan. “Dengan perbaikan jalan usaha tani, bukannya membantu masyarakat. Itu yang harus diprioritaskan,” tegasnya.
Disisi lain, Sa’ga juga menyinggung terkait 18 program bupati Berau harus direalisasikan. Ia mencontohkan, seperti pengadaan wifi gratis, kemudian BPJS Kesehatan gratis. Itu juga penting. Tentu penganggaran harus seimbang. Antara ibu kota kecamatan dan yang ada di kecamatan agar bisa sama-sama diperhatikan. “Pembangunan itu harus adil. Jangan terlalu fokus di kota, tapi di pinggiran dilupakan,” pungkasnya. (*)
