TANJUNG REDEB, BorneoPost – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyoroti praktik pembuatan aplikasi dalam proyek maupun aksi perubahan, khususnya di level pendidikan kepemimpinan administrator (PKA) dan jenjang S1 maupun S2. Menurutnya, banyak aplikasi yang dibuat hanya berfungsi sementara, lalu ditinggalkan setelah pendidikan selesai.
“Selama ini aplikasi yang dibuat hanya berlaku pada saat mengikuti pendidikan saja. Begitu selesai, ya selesai juga aplikasinya. Bahkan kalau pejabatnya dimutasi, aplikasi itu biasanya tidak dijalankan lagi oleh pejabat pengganti,” ujar Muhammad Said.
Ia menegaskan, kondisi ini menimbulkan banyak persoalan. Karena itu, Pemkab Berau mendorong agar pengembangan aplikasi dilakukan secara terpusat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bukan lagi dibuat secara parsial oleh masing-masing unit kerja.
Muhammad Said mencontohkan model yang diterapkan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Dalam Negeri (Kutai Kartanegara), di mana pembuatan aplikasi tidak dibebankan ke unit-unit, melainkan dikelola oleh instansi khusus. Dengan begitu, aplikasi bisa terintegrasi dan dikoordinasikan dengan baik, termasuk dari sisi anggaran.
“Dengan sistem ini, cukup diskominfo yang mengoordinasikan. Tinggal kita ajukan spesifikasinya, kegunaannya, hingga keunggulannya. Nanti servernya di diskominfo yang terkoneksi dengan pengguna masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, Sekda menegaskan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan. Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang harus antre sejak subuh di rumah sakit atau puskesmas hanya untuk mendapatkan layanan atau kontrol kesehatan.
“Harapannya, digitalisasi ini mempermudah masyarakat dan juga pemerintah dalam memberikan layanan yang transparan, akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutup Muhammad Said.
Arifin/Adv
