BERAU, BorneoPost – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau sepanjang tahun anggaran 2025 mencuri perhatian. Di tengah kompleksitas regulasi dan tantangan cuaca, DPUPR justru tampil sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi anggaran paling tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Berdasarkan laporan internal, serapan anggaran DPUPR mencapai 96,35 persen, sementara capaian pekerjaan fisik melampaui 98 persen. Persentase tersebut menjadi rekor tertinggi yang pernah dicapai DPUPR Berau.
Sekretaris DPUPR Berau, Bambang Sugianto, mewakili Kepala DPUPR Fendra Firnawan, menyebut peningkatan ini mencerminkan perbaikan tata kelola program dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
“Dibanding tahun sebelumnya, ada lonjakan yang cukup nyata. Tahun 2024 serapan kita berada di kisaran 93 persen, dan di 2025 meningkat menjadi lebih dari 96 persen,” ujar Bambang, Kamis (15/1/2026) lalu.
Sepanjang 2025, DPUPR Berau mengelola sekitar 450 paket kegiatan konstruksi dengan pagu anggaran pascaperubahan sebesar Rp2,7 triliun. Dari total tersebut, lebih dari Rp2,6 triliun berhasil direalisasikan.
Menariknya, meski nilai anggaran lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,7 triliun, efektivitas pelaksanaan justru meningkat. Menurut Bambang, kondisi ini menunjukkan kesiapan perencanaan yang lebih matang serta pengawasan yang lebih ketat di lapangan.
Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah penerapan lelang lebih awal. Sejumlah paket pekerjaan sudah diproses sejak akhir 2024, setelah APBD murni disahkan. Langkah ini memberi ruang waktu yang lebih panjang bagi pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.
Namun, perjalanan tidak sepenuhnya mulus. Pada awal 2025, DPUPR sempat menghadapi hambatan akibat penyesuaian aturan sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewajibkan tender ditangani PPK tipe B.
“Di awal tahun sempat terjadi perlambatan karena jumlah PPK tipe B masih terbatas. Kami menunggu kejelasan kebijakan dari LKPP,” jelasnya.
Situasi berangsur normal setelah diberlakukan kebijakan transisi yang memungkinkan PPK tipe C tetap menjalankan proses pengadaan. Seiring waktu, banyak PPK DPUPR Berau yang berhasil meningkatkan sertifikasinya ke tipe B, sehingga percepatan kegiatan kembali dilakukan pada pertengahan tahun.
Meski realisasi anggaran tinggi, DPUPR mencatat masih terdapat 23 paket pekerjaan yang belum rampung hingga tutup buku 2025, dengan nilai sekitar Rp27 miliar. Keterlambatan ini terutama dipicu oleh waktu pelaksanaan yang sangat terbatas pada APBD Perubahan 2025, yang baru disahkan pada akhir Oktober.
“Waktu efektif di lapangan sangat singkat, ditambah kondisi cuaca yang kurang bersahabat pada akhir tahun,” kata Bambang.
Curah hujan tinggi pada triwulan IV 2025 berdampak pada sejumlah pekerjaan infrastruktur, mulai dari drainase dan sumber daya air, hingga proyek jalan, jembatan, air minum, dan penataan bangunan.
Untuk paket yang belum tuntas, penyedia jasa diberikan tambahan waktu maksimal 50 hari kalender dengan penerapan denda sesuai regulasi. Hingga pertengahan Januari 2026, progres penyelesaian menunjukkan tren positif.
“Sekarang tinggal beberapa paket saja. Rata-rata progresnya sudah di atas 96 persen dan hampir seluruhnya menuju penyelesaian akhir,” tutup Bambang.
Capaian ini menempatkan DPUPR Berau sebagai OPD dengan kinerja anggaran paling optimal di Kabupaten Berau sepanjang 2025, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
