BERAU, BorneoPost – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan pentingnya penyelarasan arah pembangunan antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Berau. Menurutnya, harmonisasi visi dan misi menjadi kunci agar roda pembangunan tetap bergerak di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sumadi menilai, sejumlah program yang belum tuntas harus segera dipetakan ulang secara komprehensif. Langkah tersebut penting agar penyesuaian anggaran tidak berujung pada terhambatnya program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan harus tepat sasaran dan terukur. Jika PUPR membangun jalan dan drainase, manfaatnya harus langsung dirasakan petani dan masyarakat yang membutuhkan akses distribusi,” tegasnya.
Ia menekankan, efisiensi anggaran bukan berarti memangkas program strategis. Kebijakan tersebut, kata dia, lebih pada penataan ulang pola distribusi keuangan, terlebih sebagian kewenangan anggaran kini berada di pemerintah pusat. Kondisi itu menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif.
“Daerah tidak boleh pasif. Program nasional yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sumadi mencontohkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga fasilitas pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil yang dinilainya masih belum optimal dimanfaatkan.
“Peluangnya sudah ada. Tugas kita bersama memastikan masyarakat memahami dan mampu mengakses program tersebut,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurutnya, tidak bisa lagi menjadi sandaran jangka panjang karena keterbatasan regulasi dan pembagian hasil.
Sebagai langkah konkret, Sumadi mengusulkan pengolahan kelapa sawit hingga menjadi produk turunan bernilai tambah, bukan sekadar menjual bahan mentah.
“Kalau hanya menjual bahan baku, nilai tambahnya kecil. Hilirisasi membuka peluang peningkatan PAD sekaligus memperluas lapangan kerja,” jelasnya.
Selain sawit, ia juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, perikanan, serta produk turunan seperti terasi dan kakao sebagai fokus baru pembangunan ekonomi daerah.
“Kita harus berani menggeser orientasi ekonomi. Potensi lokal harus diolah di daerah sendiri agar manfaatnya kembali ke masyarakat,” pungkasnya.
