TANJUNG REDEB, BorneoPost – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyoroti persoalan mendasar yang kerap dihadapi petani di Kabupaten Berau. Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian yang terus digencarkan pemerintah daerah belum akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani apabila ketersediaan pasar belum mampu dijamin secara berkelanjutan.
Dalam pandangannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik di pasaran. Tanpa kepastian pasar, kata Sumadi, semangat petani untuk meningkatkan produksi berpotensi melemah.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin pasar bagi petani. Tanpa adanya kepastian pasar, semangat petani untuk meningkatkan produksi bisa menurun,” ujarnya, Senin(27/10/2025).
Politikus Partai Golkar itu menilai bahwa kebijakan pembangunan pertanian di Berau selama ini masih lebih banyak berfokus pada aspek hulu, seperti pemberian bantuan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan), tanpa diimbangi dengan strategi pemasaran yang kuat di hilir. Padahal, keberlanjutan sektor pertanian justru bergantung pada kemampuan daerah dalam membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga hasil panen.
“Bantuan untuk petani seperti pupuk dan alsintan memang penting sebagai pemicu semangat. Namun, semua itu akan sia-sia kalau hasil panen mereka tidak terserap dengan baik,” tegasnya.
Sumadi menilai, selama ini banyak petani yang mengalami kesulitan dalam menjual hasil produksinya, terutama ketika musim panen raya tiba dan harga komoditas turun drastis. Kondisi ini, menurutnya, bisa menimbulkan efek psikologisyang membuat petani enggan untuk meningkatkan produktivitas di musim tanam berikutnya.
“Ini yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kita tidak bisa hanya bangga dengan angka produksi yang tinggi di laporan, tapi petaninya tetap hidup pas-pasan,” lanjutnya dengan nada kritis.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak boleh berhenti pada peningkatan kuantitas hasil panen, melainkan harus diiringi dengan strategi hilirisasi dan kebijakan pemasaran yang berpihak kepada petani kecil. Pemerintah daerah, kata Sumadi, bisa menjalin kemitraan dengan BUMD, koperasi tani, maupun sektor swasta agar ada jaminan penyerapan hasil pertanian lokal.
“Kita perlu menyiapkan sistem yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi. Kalau tidak, petani akan terus menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai ekonomi pertanian,” tambahnya.
Sumadi juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan daerah tidak hanya soal kecukupan produksi, melainkan juga tentang keadilan ekonomi bagi petani sebagai pelaku utama di lapangan. Menurutnya, berbagai program dari pemerintah pusat hingga daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas harus diikuti dengan kebijakan nyata yang memastikan hasil pertanian bisa memberi keuntungan layak bagi petani.
“Bicara ketahanan pangan itu bukan sekadar soal banyaknya hasil panen. Tapi bagaimana memastikan petani sebagai tulang punggung pangan kita bisa hidup sejahtera dari hasil kerjanya sendiri,” tutupnya.
Dengan pernyataan tegas ini, Sumadi berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, melainkan juga memperkuat rantai pasok dan akses pasar agar pertanian Berau benar-benar menjadi sektor yang berdaya saing dan menyejahterakan masyarakat.
Arifin/Adv
