TANJUNG REDEB, Borneopost.com – Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Berau tahun anggaran 2022 disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas melalui rapat paripurna DPRD Berau, Selasa (21/03/2023). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.
Dalam rapat tersebut, bupati Berau menyampaikan capaian apa saja yang telah diraih selama tahun 2022 lalu. Di sisi lain, bupati juga menyampaikan hasil LKPJ tahun 2022. Hanya saja, ada realisasi untuk sisi belanja daerah adalah anggaran belanja daerah sebesar Rp 3 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 2 triliun lebih atau 85,60 persen.
Serapan yang tidak sampai 90 persen itu menjadi catatan penting oleh DPRD Berau. Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, penyebab rendahnya serapan harus dilihat apa masalahnya. Apakah karena terkait regulasi atau karena ketidakmampuan OPD tersebut dalam mengelola anggaran.
Dicontohkannya, ketika menitipkan uang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau, yang berkaitan dengan DBHDR. Tak terserapnya anggaran itu, bukan karena kinerja OPD tersebut rendah, tapi saat itu masih terkendala dengan kejelasan aturan, atau belum ada petunjuk teknis yang menjadi acuannya.
“Karena ada hal yang mempengaruhi serapan anggaran rendah, ketidakmampuan SDM-nya dalam mengelola anggaran, dan tidak berani melakukan kegiatan karena terkendala dengan aturan yang ada,” jelasnya.
Kendati begitu, pihaknya tetap mendorong serapannya lebih baik lagi kedepan. Serta semua OPD yang ada, dapat mengupayakan penyerapan anggaran lebih maksimal di tahun 2023 ini.
“Kinerja OPD lainnya diperbaiki lagi kedepannya,” jelasnya.
Di sisi lain, Syarifatul juga sangat mengapresiasi raihan yang telah dicapai Pemkab Berau. Menurutnya, program yang sudah baik dapat selau dipertahankan, dan yang belum dapat dioptimalkan agar dapat menjadi lebih baik kedepannya. (Ant/ADV)
